Pajak Penting untuk Membangun dan Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Presiden SBY memasukkan SPT PPh tahunannya ke dalam drop box, didampingi Ketua MPR Taufik Kiemas di Kementerian Keuangan, Senin (19/3) pagi. (foto: cahyo/presidensby.info)
Presiden SBY memasukkan SPT PPh tahunannya ke dalam drop box, didampingi Ketua MPR Taufik Kiemas di Kementerian Keuangan, Senin (19/3) pagi. (foto: cahyo/presidensby.info)
Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2011, Senin (19/3) pukul 11.00 di ruang Mezzanine, Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan. Presiden SBY memanfaatkan fasilitas drop box sebagai sarana untuk menyampaikan SPT tahunannya.

Dalam pidato sambutannya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyampaikan bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan telah berbuah manis. "Reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berhasil memperoleh apresiasi positif dari masyarakat dan bahkan telah memberikan inspirasi bagi instansi/lembaga, baik di dalam negeri maupun internasional," kata Agus Martowardojo.

"Hasil survei integritas sektor publik tahun 2011 yang yang dilakukan oleh KPK, DJP memperoleh nilai 7,65 dari skala 10, jauh di atas nilai standar minimal integritas yang ditetapkan KPK sebesar 6,0," tambah Menkeu.

Pada tahun 2011, DJP dapat memenuhi target penerimaan pajak sebesar Rp 873,7 triliun atau sekitar 99,4 persen dari target penerimaan pajak tahun tahun 2011. Tahun 2012 ini, penerimaan perpajakan yang harus dikumpulkan oleh DJP ditingkatkan menjadi Rp 132 triliun atau menyumbang sekitar 78 persen dari total penerimaan negara, naik sebesar Rp 159,4 triliun atau sekitar 18 persen dari target penerimaan perpajakan tahun 2011.

Presiden SBY bersama para pemimpin lembaga negara lainnya mendapat kesempatan pertama untuk memasukkan SPT-nya ke drop box, setelah itu Kepala Negara menyampaikan ajakan kepada seluruh warga negara untuk tidak lupa melakukan kewajibannya membayar pajak. SBY berharap semoga kepatuhan, kesadaran membayar pajak terus berkembang di Indonesia. "Semoga kita semua terus dituntun Tuhan menjadi manusia yang semakin bijak," kata Presiden SBY.

Pajak menjadi penting guna membangun negerinya dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. "Tentu diperlukan sumber daya keuangan atau anggaran yang tidak sedikit untuk setiap tahun kita bisa membangun bangsa serta meningkatkan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Semua tahu sumber penerimaan negara yang paling besar adalah dari pajak, bukan dari yang lain," ujar SBY.

"Semakin sadar bangsa ini memenuhi kewajibannya membayar paak dengan benar, maka akan membawa kebaikan bagi negara karena kita bisa meningkatkan lagi pembangunan di negeri ini, membangun infrastuktur, meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain," Kepala Negara melanjutkan.

Pajak juga memiliki konsep keadilan. "Saudara kita yang pendapatannya masih belum tinggi tentu dibebaskan untuk membayar pajak, sedangkan kita, saudara-saudara yang lain yang mampu, berpenghasilan cukup apalagi kaya tentu wajib membayar pajak. Makin tinggi penghasilan seseorang, pajak yang harus dibayarkan tentu akan semakin besar," Presiden SBY menjelaskan.

"Dengan demikian semua bisa berusaha, meningkatkan penghasilannya secara halal, tapi kemudian ada tanggung jawab sosial dan konstitusional untuk kemudian membantu negara dan rakyatnya untuk menuju masa depan yang lebih baik," tambahnya.

Kepala Negara kemudian berpesan kepada DJP agar terus melakukan pelayanan yang baik agar terjadi saling percaya. "Kita harus terus meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada wajib pajak," pesan Presiden SBY. Presiden juga mengingatkan agar jangan ada penyimpangan dan perilaku koruptif. "Inilah misi kita bersama dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi gerakan Nasional," tandasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Ketua MPR RI Taufik Kiemas, Ketua BPK Hadi Purnomo, Ketua MK Mahfud MD, Ketua MA Hatta Ali, Gubernur BI Darmin Nasution, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Menlu Marty Natalegawa, Mendikbud Muhammad Nuh, Menteri ESDM Jero Wacik, Kapolri Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrif Arief, dan Gubernur DKI Fauzi Bowo. (dit)