Jakarta: Pemerintah akan terus merenegosiasi kontrak dengan perusahaan-perusahaan asing maupun domestik yang dirasa kurang menguntungkan bagi Indonesia. Tidak adil perusahaan tambang menguasai ribuan hektar lahan tapi tidak produktif, sementara kita sulit mencari tanah untuk menambah sawah.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini dalam keterangan pers seusai rapat koordinasi bidang ESDM di Kantor Pusat PT Pertamina, Jakarta, Selasa (7/8) siang.
Menurut Presiden, selama ini praktis Indonesia hanya menjual 'galian' kepada dunia. Oleh karena itu kontrak-kontrak tersebut harus disesuaikan dengan cara-cara yang tepat. "Sebab kalau hanya begini maka nilai tambahnya sedikit sekali, lapangan pekerjaan juga tidak tercipta, pajak juga demikian, dan tidak bagus untuk industri di dalam negeri kita," kata Presiden SBY.
"Ada perusahaan-perusahaan di negeri ini, baik asing ataupun domestik, yang menguasai ratusan ribu hektar, dan tidak digunakan. Hanya kecil sekali. Sementara kita sulit mencari tanah untuk menambah sawah, untuk tanaman kedelai, dan lain-lain," Presiden menambahkan. "Hal ini tidak adil dan tidak bisa dibiarkan," SBY menegaskan.
Pemerintah akan menegosiasikan kembali lahan-lahan tidur yang dikuasai perusahaan tambang tersebut. "Jika memang lahan itu tidak menghasilkan, harus ada langkah-langkah yang tepat," SBY menjelaskan. Saat ini pemerintah bekerja untuk menertibkan kontrak-kontrak yang dibuat puluhan tahun lalu, yang ternyata tidak adil. (arc)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini dalam keterangan pers seusai rapat koordinasi bidang ESDM di Kantor Pusat PT Pertamina, Jakarta, Selasa (7/8) siang.
Menurut Presiden, selama ini praktis Indonesia hanya menjual 'galian' kepada dunia. Oleh karena itu kontrak-kontrak tersebut harus disesuaikan dengan cara-cara yang tepat. "Sebab kalau hanya begini maka nilai tambahnya sedikit sekali, lapangan pekerjaan juga tidak tercipta, pajak juga demikian, dan tidak bagus untuk industri di dalam negeri kita," kata Presiden SBY.
"Ada perusahaan-perusahaan di negeri ini, baik asing ataupun domestik, yang menguasai ratusan ribu hektar, dan tidak digunakan. Hanya kecil sekali. Sementara kita sulit mencari tanah untuk menambah sawah, untuk tanaman kedelai, dan lain-lain," Presiden menambahkan. "Hal ini tidak adil dan tidak bisa dibiarkan," SBY menegaskan.
Pemerintah akan menegosiasikan kembali lahan-lahan tidur yang dikuasai perusahaan tambang tersebut. "Jika memang lahan itu tidak menghasilkan, harus ada langkah-langkah yang tepat," SBY menjelaskan. Saat ini pemerintah bekerja untuk menertibkan kontrak-kontrak yang dibuat puluhan tahun lalu, yang ternyata tidak adil. (arc)
