Sekitar lebih dari 600 pekerja seks dan mucikari di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang tergabung dalam Gerakan Pejuang Rakyat Banyuwangi (GPRB) menggelar aksi turun ke jalan, Kamis belum lama ini (6/9).
Dalam-aksi tersebut sebagai protes ribuan warga terhadap rencana pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang akan menutup seluruh lokalisasi yang ada di Banyuwangi, bahkan Pemkab Banyuwangi sudah melakukan penutupan 3 lokalisasi dari 11 lokalisasi yang ada di Banyuwangi.
Koordinator Aksi Tolak Penutupan Lokalisasi Banyuwangi Hendras Puji Yuwono beralasan penutupan lokalisasi akan berdampak besar pada ekonomi warga dan kesehatan masyarakat. Pasalnya, lokalisasi telah memberikan manfaat ekonomi terhadap warga sekitar. Selain itu, lokalisasi juga membuat penyebaran HIV/AIDS menjadi lebih terkontrol.
“Agar ada peninjauan kembali kebijakan penolakan penutupan lokalisasi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kami tetap melakukan penolakan dan terkait pemasangan plang dari Satpol PP dan dari muspika akan kami pencabutan. Dan kami sepakat tadi kalau tuntutan kami tadi tidak digubris kami akan melakukan pemboikotan kepada Pemerintah Daerah Banyuwangi,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berencana menutup lokalisasi. Pemerintah setempat mengklaim kebijakan menutup lokalisasi tersebut merupakan komitmen mereka dan Gubernur Jawa Timur. Namun tidak ada target waktu penutupan seluruh lokalisasi.
Di Kabupaten Banyuwangi terdapat 11 lokalisasi. Berdasarkan data tahun lalu, ada 640 pekerja seks yang mencari nafkah di lokalisasi tersebut.
Sementara itu Ketua Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Surabaya, Jawa Timur, menyambut baik rencana pemerintah Propinsi Jawa Timur menutup semua tempat prostitusi di propinsi itu, dengan mengatakan seruan itu sebuah langkah penting dalam menghormati martabat manusia.
“Pelacuran tidak sekedar persoalan moral, tetapi juga sosial, ekonomi dan martabat manusia. Terhadap gagasan penutupan kawasan pelacuran, inti persoalannya ialah pelacuran memang patut diakhiri, daripada mendukung perbudakan. Karena praktek tersebut merendahkan kemanusiaan, terutama kaum perempuan, mengakibatkan perbudakan modern dan eksploitasi,” kata Pastor Antonius Luluk Widyawan kepada ucanews.com pada Februari lalu.
Sumber: berbagai media
Berita terkait: Keuskupan dukung rencana pemerintah tutup lokasi prostitusi
