Jakarta: Menurut beberapa survei, partisipasi masyarakat dalam Pemilu sekitar 73 persen. Namun pemerintah tetap meminta semua pihak turut menyuseskan Pemilu. Pemerintah juga secara khusus meminta media massa untuk terus menyosialisasikan masyarakat menggunakan hak pilihnya.
"Kami juga laporkan (kepada Presiden) upaya bersama, khususnya menteri dan pimpinan lembaga negara, untuk giat melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, sehingga dalam 1,5 bulan terakhir bisa meningkatkan partisipasi pemilih," ujat Menko Polhukam Djoko Suyanto.
Djoko Suyanto menyampaikan hal tersebut dalam keterangan persnya usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kamis (27/2) petang.
"Saya mengimbau media untuk turut mengelaborasi dan menggelorakan masyarakat agar mereka datang berbondong-bondong ke tempat pencoblosan," Djoko menambahkan.
Menurut Menko Polhukam, ada empat indikator untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu legislatif pada 9 April dan pemilihan Presiden tahap pertama pada 9 Juli mendatang. Pertama, bagaimana pemilu berjalan lancar, aman, tertib, jujur dan adil, dan bagaimana kita menciptakan atau meningkatkan partisipasi pemilih yang cenderung menurun. "Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi semua komponen utamanya media untuk meningkatkan partisipasi pemilih," kata Djoko.
Kedua yaitu tidak terjadinya konflik kekerasan, dan ini menjadi hal yang paling penting. Ketiga, apabila ada gugat-menggugat hasil penghitungam suara hendaknya disalurkan melalui proses hukum. Dan keempat, masyarakat bisa memilih para wakilnya di DPR dan pemimpin negara yang bisa menyambung proses pembangunan Indonesia yang sudah dilakukan sejak negara merdeka sampai tahun-tahun ke depan nantinya.
Dalam survei Kemenko Polhukam dan lembaga lainnya ada kecenderungan partisipasi pemilih sekitar 73 persen. Namun diharapkan angka partisipasi ini dapat meningkat hingga 75 persen dalam 1,5 bulan lagi.
Untuk kelancaran Pemilu, lanjut Djoko, pemerintah juga memiliki beberapa kewajiban. Antara lain dengan menugaskan personil pada Sekretariat Panwaslu, penyediaan sarana-sarana kantor, kelancaran transportasi logistik, dan pengamanan dalam distribusi kelengkapan Pemilu.
"Apabila KPU ingin minta bantuan, pemerintah, TNI dan Polri saya kira sudah pasti siap untuk membantu," Djoko menambahkan.
Terkait anggaran penyelenggaraan Pemilu, Menko Polhukam mengatakan saat ini sedang dalam pembahasan antara KPU dan Kemenkeu, tanpa meninggalkan aspek akuntabilitas.
Sementara itu, dari aspek pengaman, Djoko menekankan TNI dan Polri sudah siap mengamankan jalannya Pemilu. Nota Kesepahaman yang ditandatangani antara KPU, Bawaslu, Polri, Kejaksaaan dan Kemenkumham adalah upaya mewujudkan pemilu yang aman, lancar, tenteram, jujur, dan adil.
"TNI hanya membantu Polri. Sifatnya hanya melakukan penebalan di sektor-sektor yang memerlukan penanganan khusus," Djoko menjelaskan.
Pemerintah menjamin netralitas TNI dan Polri. Jika ada anggota TNI dan Polri yang ingin ikut dalam pemilihan legislatif atau eksekutif, maka harus mengajukan pensiun dini.
Terkait masalah DPT, Djoko mengimbau kepada KPU dan Kementerian Dalam Negeri untuk saling mensikronkan data masing-masing sesuai dengan amanat UU.
0 komentar:
Posting Komentar