Stabilitas Politik Diperlukan, dengan Aturan Main yang Jelas

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan sejumlah pertanyaan untuk dipikirkan bersama demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang makin baik di masa depan. Misalnya, soal bagaimana menjaga stabilitas politik di era kebebasan multipartai sekarang ini. "Terlalu menjaga stabilitas politik, maka demokrasi akan mati. Tapi jika dibiarkan, akan menjadi lautan ketidakberaturan dan ketidaktertiban. Indonesia akan menjadi negara yang anarkistis," kata Presiden SBY saat menghadiri Kongres Kebangsaan di Gedung Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12) siang. Di era terdahulu, stabilitas dilakukan dengan tangan dan alat negara yang kuat. Pilihan ini tidak tepat untuk era sekarang. Harus ada perangkat untuk membangun politik yang stabil. Menurut Presiden SBY, stabilitas politik sangat diperlukan, dengan aturan main yang jelas. "Negara manapun memerlukan stabilitas. Tanpa stabilitas tak mungkin ekonominya tumbuh. Kalau ekonominya tidak tumbuh, tidak mungkin kesejahteraan rakyatnya dapat ditingkatkan," Presiden menegaskan. Hal lain yang perlu dijawab untuk menuju kehidupan bernegara yang lebih baik adalah bagaimana memperkokoh kepatuhan masyarakat terhadap hukum, sehingga tidak gampang terjadi kekerasan dan anarkisme. Kalau memang nyata-nyata melawan hukum, maka hukum harus ditegakkan. "Freedom of action tidak ada di negara manapun. Tolong dibaca kembali Declaration of Human Rights, di sana tidak ada dikatakan freedom of action, (kebebasan bertindak). Tolong ini bersama-sama kita pahami," ujar SBY. Pertanyaan lain yang dilontarkan Presiden adalah bagaimana membangun sistem dan kehidupan yang bersih sehingga korupsi dapat dikurangi. Presiden SBY mengingatkan, korupsi merupakan pekerjaan rumah yang utama dan tantangan berat bagi Indonesia. Menjawab pertanyaan ini, Presiden menekankan yang terpenting adalah jangan berhenti membuat sistem bernegara dan pemerintahan yang makin bersih. Pekerjaan rumah Indonesia lainnya adalah bagaimana membangun toleransi dan harmoni yang kokoh dalam masyarakat majemuk. Hal ini sangat diperlukan agar tidak mudah terjadi kekerasan horizontal dan komunal. "Apakah pendekatannya harus dengan hard power? Tidakkah kita memikirkan pendekatan lain dengan melibatkan pemuka daerah, camat, dan lain-lain? Mari kita membangun kesadaran horizontal dan vertikal agar kerukunan dapat kita perkuat," Presiden menjelaskan. Untuk menghasilkan kehidupan bernegara yang baik, hubungan antara negara dengan rakyat harus diperhatikan. Kita pernah mengalami sistem otoritarian dimana negara menjadi polisi bagi rakyatnya, yang terpenting keamanan nasional terjamin. Pilihan lainnya adalah sebaliknya, negara memberikan ruang dan peran yang lebih luas kepada masyarakat. Presiden SBY memilih menegakkan aturan main atau rule of law. "Jadi, bukan tangan kekuasaan yang mendisiplinkan masyarakat, melainkan rules of law dan harmoni diantara peran negara dan rakyat. Mari kita rumuskan dengan baik ke depan," Presiden menegaskan. Kepada Forum Pemred, Presiden SBY meminta membuka forum yang lebih luas, melibatkan pihak-pihak yang kompeten dan perguruan tinggi. "Jangan dikira rakyat kita tidak cerdas, tak punya harapan di masa depan. Cegah pemikiran seseorang yang merasa paling hebat berkuasa. Kalau forum ini ingin mendapat pengakuan, ajak dan libatkan mereka semua," Presiden berpesan.