Harus Ditegaskan, Kita Pilih Presidensial atau Parlementer?

Jakarta: Ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam kerangka kehidupan bernegara. Apakah Indonesia hendak memilih sistem presidensial atau parlementer? Pilihan tersebut harus segera ditegaskan. Kedua sistem pemerintahan tersebut sama-sama memiliki nilai positif dan negatif. "Yang penting apa yang kita pilih itu jangan dicampur-campur," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain pidatonya pada Kongres Kebangsaan yang digelar oleh Forum Pemred, di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12) siang. Selain itu, keseimbangan atau check and balances antara lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif juga harus tepat. "Tidak boleh ada yang merasa super hero, kemudian yang lain dianggap kurang penting," Presiden SBY mengingatkan. Mengenai otonomi daerah (otda), disadari masih ada yang perlu diperbaiki dalam tatanan otda sejak kebijakan tersebut diterapkan pada 2001 lalu. Tidak perlu ada saling klaim paling penting antara provinsi, kabuipaten, atau kota. "Yang penting ada pembagian kewenangan yang adil, yang tepat. Mana itu kewenangan milik pusat, dan mana milik provinsi, kabupaten atau kota," Presiden SBY menjelaskan. Sementara di bidang ekonomi, Indonesia tidak menganut sistem kapitalisme fundamental, namun juga bukan penganut sistem ekonomi komando dimana semua dikontrol oleh negara. Namun demikian, Presiden meminta kepada semua pihak untuk menyadari bahwa mekanisme pasar yang efisien dan keterlibatan pemerintah yang tepat itu diperlukan agar keadilan tetap terjaga, ekonomi juga terus tumbuh sehingga membawa manfaat bagi rakyat. Dalam sistem keuangan, pemerintah menganut desentralisasi fiskal, yaitu sistem bagi hasil. Presiden SBY paham terjadi ketidakpuasan dalam sistem tersebut. Sementara negara juga harus memberikan anggaran bagi jalannya pemerintahan dan pembangunan. "Mana porsi yang tepat untuk pusat, mana yang daerah. Mana pembangunan sektoral dan regional. Dengan catatan anggaran itu digunakan sebaik-baiknya, jangan sampai terjadi penyimpangan dan juga tepat sasaran," SBY menegaskan. Hal penting lainnya adalah soal hubungan internasional. SBY menjelaskan, Indonesia tetap menganut sistem sistem politik bebas aktif yang diwariskan Soekarno. "Era sekarang ini, saya tambahkan all direction forum policy, berlaku bagi kita semua. Zero enemy miliion friends. Kalau tidak mengganggu bangsa Indonesia, kami juga tidak mengganggu," ujar Presiden SBY. Sistem pemilihan umum dan pilkada juga merupakan bagian penting dari lancarnya kehidupan bernegara yang baik Rakyat harus bisa memilih pemimpinnya dengan benar, diberi kesempatan tanpa tekanan. "Itu yang kita harapkan. Demokrasi seperti itu yang kita tuju," SBY menjelaskan.