Pemerintah Siapkan Reformasi Struktural dan Perizinan

Bogor, Jabar Andri Online News: Rencana Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, mengurangi dana stimulus atau Quantitative Easing (EQ) bisa menimbulkan gejolak baru di tengah perekonomian dunia yang masih belum stabil. Indonesia harus melakukan langkah antisipatif. "Misalnya dengan reformasi struktural, simplifikasi perijinan, menghilangkan distorsi dan hal-hal lainnya yang bisa membuat investasi tidak berjalan dengan lancar," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat silaturahmi dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11) sore. "Lebih baik berjaga-jaga, sedia payung sebelum hujan untuk mengantisipasi. Andaikata kebijakan pemerintah AS itu ditetapkan, kita bisa meminimalkan dampaknya. Potensi ada dimana-mana, tinggal kita klopkan," Presiden SBY menambahkan. Presiden SBY juga mengajak dunia usaha untuk mengetahui dan memahami tentang SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threats). Pemahaman dan identifikasi yang objektif terhadap potensi yang dimiliki sekaligus kelemahan, kekurangan, dan kendala yang kita hadapi merupakan faktor penting untuk mencapai sukses di masa depan. "Sama pentingnya kita memahami dimana perubahan itu ada. Kalau hanya menunggu datangnya peluang, barangkali tidak akan ada. Kalau kreatif dan inovatif, maka akan lebih banyak yang kita dapatkan," SBY menjelaskan. Cerdas dan selalu tahu apa itu SWOT merupakan langkah antisipasi yang diinginkan Presiden. Peluang bagi Indonesia tentu beda dengan negara manapun. Begitu pula kendalanya. Kepala Negara juga meminta para menteri untuk bersikap lebih operasional guna mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam dunia usaha ataupun investasi, seperti persoalan bottleneck dan perizinanan. "Saya ingin di tingkat menteri lebih operasional. Ketahui apa penyebabnya. Apakah itu pembebasan tanah, atau bupati yang kurang cekatan. Kalau duduk bersama, saya pikir ada jalan keluar," SBY menekankan. Kepada dunia usaha, Presiden SBY juga meminta mereka mendefinisikan interest, tujuan, dan sasaran secara tepat. "Kalau pemerintah harus mengatur regulasi dan masalah di dunia bisnis, pemerintah akan lakukan. Kuncinya adalah sinergi agar kita bisa atasi masalah," ujar Presiden. Presiden kembali menegaskan bahwa pilihan ekonomi jangan sepenuhnya diserahkan pada pasar karena pasar sering tidak sempurna. Namun, apabila terlalu banyak kontrol pemerintah juga akan berdampak tidak baik. Oleh karena itu diperlukan kepatutan. "Kalau kita menganut kapitalisme fundamental maka kita akan gagal. Tapi pasar yang bagus juga akan lebih efisien. Kalau pemerintah terlalu mengontrol, maka akan tidak baik juga. Perlu kepatutan dimana pemerintah mendorong menciptakan regulasi dan infrastruktur," SBY menandaskan.(AL)