Jakarta: Pemerintah akan segera merevitalisasi peran Badan Urusan Logistisk (Bulog) sebagai stabilisator harga komoditas pangan. Soal komoditas yang harus 'dijaga' Bulog, pemerintah sedang merumuskannya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal ini dalam keterangan pers seusai rapat koordinasi di Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (6/8) sore.
"Bulog, akibat reformasi dan gerakan privatisasi yang terjadi di waktu yang lalu, tetap memiliki peran stabilisasi, tetapi disadari memang berbeda dari yang sebelumnya," kata Presiden SBY.
Perubahan kembali atau revitalisasi peran Bulog ini, ujar Presiden SBY, telah dibicarakan sejak empat tahun lalu ketika terjadi lonjakan harga minyak dan komoditas lain. Saat ini ketika Indonesia menghadapi lonjakan harga kedelai, ide revitalisasi tersebut dibicarakan kembali.
"Saya juga berdiskusi dengan banyak pihak, dan memang dulu ada alasan mengapa Bulog memainkan peran sebagaimana sekarang ini," SBY menambahkan.
Menurut SBY, situasi sudah berubah, Bulog tidak bisa lagi memainkan peran seperti sekarang. "Saya sudah mengambil keputusan, Bulog akan kita revitalisasi, kita berikan fungsi yang konkret agar betul-betul menjalankan tugas stabilisasi harga," SBY menjelaskan.
Mengenai komoditas apa yang stabilisasi harganya akan ditangani oleh Bulog, Presiden mengatakan bahwa akan merumuskannya dengan baik sehingga tidak keliru.
Selain mengenai Bulog, Presiden SBY juga menegaskan kembali komitmen untuk mencapai kemandirian pangan. Ada lima komoditas yang harus dijaga ketersediaannya, disamping komoditas pangan lain yang selama ini dianggap sudah aman.
Ketika menyampaikan pengantar rakor tadi, Presiden menyebut beras, gula, jagung, daging sapi, dan kedelai sebagai komoditas yang harus dijaga stabilitas harganya oleh Bulog.
Presiden mengakui bahwa masih ada komoditas yang diimpor, namun arah kemandirian sudah ada dilakukan. "Untuk menuju ke kemandirian dan ketahanan pangan ada usaha luar biasa yang harus kita lakukan dan tadi saya berdiskusi agak panjang dengan para gubernur. Saya ingin ini juga menjadi pekerjaan bersama, bukan hanya pemerintah pusat tapi juga provinsi, kabupaten, dan kota," Presiden SBY menegaskan. (arc)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal ini dalam keterangan pers seusai rapat koordinasi di Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (6/8) sore.
"Bulog, akibat reformasi dan gerakan privatisasi yang terjadi di waktu yang lalu, tetap memiliki peran stabilisasi, tetapi disadari memang berbeda dari yang sebelumnya," kata Presiden SBY.
Perubahan kembali atau revitalisasi peran Bulog ini, ujar Presiden SBY, telah dibicarakan sejak empat tahun lalu ketika terjadi lonjakan harga minyak dan komoditas lain. Saat ini ketika Indonesia menghadapi lonjakan harga kedelai, ide revitalisasi tersebut dibicarakan kembali.
"Saya juga berdiskusi dengan banyak pihak, dan memang dulu ada alasan mengapa Bulog memainkan peran sebagaimana sekarang ini," SBY menambahkan.
Menurut SBY, situasi sudah berubah, Bulog tidak bisa lagi memainkan peran seperti sekarang. "Saya sudah mengambil keputusan, Bulog akan kita revitalisasi, kita berikan fungsi yang konkret agar betul-betul menjalankan tugas stabilisasi harga," SBY menjelaskan.
Mengenai komoditas apa yang stabilisasi harganya akan ditangani oleh Bulog, Presiden mengatakan bahwa akan merumuskannya dengan baik sehingga tidak keliru.
Selain mengenai Bulog, Presiden SBY juga menegaskan kembali komitmen untuk mencapai kemandirian pangan. Ada lima komoditas yang harus dijaga ketersediaannya, disamping komoditas pangan lain yang selama ini dianggap sudah aman.
Ketika menyampaikan pengantar rakor tadi, Presiden menyebut beras, gula, jagung, daging sapi, dan kedelai sebagai komoditas yang harus dijaga stabilitas harganya oleh Bulog.
Presiden mengakui bahwa masih ada komoditas yang diimpor, namun arah kemandirian sudah ada dilakukan. "Untuk menuju ke kemandirian dan ketahanan pangan ada usaha luar biasa yang harus kita lakukan dan tadi saya berdiskusi agak panjang dengan para gubernur. Saya ingin ini juga menjadi pekerjaan bersama, bukan hanya pemerintah pusat tapi juga provinsi, kabupaten, dan kota," Presiden SBY menegaskan. (arc)
0 komentar:
Posting Komentar