Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto tetap mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri bersinergi

Jakarta, . Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto tetap mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri bersinergi untuk menangani dugaan kasus korupsi di Korps Lalu Lintas Polri. Kedua lembaga diminta untuk fokus pada tindakan dan proses hukumnya, bukan pada polemik kewenangan. Hal tersebut disampaikan oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam konferensi pers di Kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Sabtu (4/8).  Menko Polhukam kembali menjelaskan hasil pertemuan pimpinan KPK dan Polri, Selasa (31/7) lalu. Menurut laporan yang diterima Menko Polhukam, KPK dan Polri sepakat bersinergi melakukan tindakan hukum terhadap kasus korupsi ini. Disepakati penanganan kasus mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo ditangani oleh KPK. Sedangkan tersangka pejabat pembuat komitmen dan bawahannya ditangani oleh Polri. “Kesepakatan itu ada dasar hukumnya, yaitu UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, KUHAP, dan Memorandum of Understanding (MoU) Polri, KPK dan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara,” kata Menko Polhukam. Lebih lanjut Menko Polhukam mengatakan, polemik yang terjadi saat ini seolah-olah KPK bertentangan dengan Polri oleh karenanya perlu dicarikan solusi. Agar fokus pada kasusnya, bukan siapa yang benar. Pada kesempatan tersebut Menko Polhukam meminta agar pimpinan KPK dan Polri kembali bertemu. Bertemu dalam suasana tenang dan damai, tidak konfrontatif. “Setelah itu dirumuskan kembali apa yang menjadi butir-butir kesepakatan yang lalu dan tampillah kedua lembaga ini di media untuk menjelaskan bersama-sama,” jelas Menko Polhukam. Menko Polhukam menghimbau kepada teman-teman media untuk lebih menyoroti, lebih fokus pada penyelesaian kasus hukumnya, fokus menyoroti tindak pidana korupsinya untuk ditindak lanjuti, dibandingkan lebih mengemukakan persengketaan yang menjadi polemik saat ini.