Jakarta: Pemerintah menerapkan teknologi informasi untuk membantu mengawasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang bisa diakses oleh khalayak. Dengan naiknya jumlah sekolah penerima BOS, mestinya tidak ada lagi pungutan-pungutan terhadap murid.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal itu dalam keterangan pers seusai rapat koordinasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (31/7) siang. Ketika memberikan keterangan pers ini, Presiden didampingi Wapres Boediono dan Mendikbud Mohammad Nuh.
"Dengan BOS yang kita tingkatkan jumlahnya ini, benar-benar tidak perlu ada pungutan yang membebani orang tua siswa," kata Presiden SBY.
Pemerintah telah meningkatkan jumlah sekolah penerima BOS. Untuk Sekolah Dasar (SD) dan sederajat, dari 397 ribu sekolah penerima kini meningkat menjadi 580 ribu sekolah. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat ,dari 570 ribu meningkat menjadi 710 ribu sekolah penerima. "Harapan kita, kenaikan angka BOS ini betul betul bisa mengatasi kekurangan pendidikan yang ada di daerah," Presiden menambahkan.
Untuk memastikan BOS tersalur dengan baik itulah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan teknologi informasi. "Ini bagus, sehingga bisa diakses oleh siapapun. Tahun lalu di hadapan sidang gabungan DPR dan DPD saya menyampaikan, dengan dialihkannya implementasi BOS dari pusat ke daerah ada sejumlah hambatan, alhamdulilah hambatan itu dapat diatasi. Dengan e-monitoring dan evaluasi yang baik kita bisa memastikan bahwa semuanya itu mengalir tepat pada saatnya," SBY menjelaskan.
Menurut Presiden, dalam rakor tadi Mendikbud M Nuh melaporkan empat isu pokok yang dihadapi oleh Kemendikbud. Pertama, menyangkut ketersediaan dan keterjangkauan sekolah dan pendidikan. Kedua, soal mutu dan relevansi pendidikan. Ketiga, pelestraian dan pengembangan kebudayaan. Keempat, tata kola yang baik.
Presiden hanya memilih beberapa isu yang dirasa penting untuk disukseskan oleh jajaran Kemendikbud hingga pada tingkat kabupaten dan kota. "Kesemua ini akan bisa mengubah masa depan pendidikan, sumber daya manusia Indonesia," ujar Presiden SBY.
Dalam 10 tahun terakhir ini, lanjut SBY, ada kemajuan nyata dari dunia pendidikan Indonesia. Ada sejumlah tonggak yang terus menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Presiden mencontohkan, tahun 2005 dibuat undang-undang tentang guru, tahun 2009 anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBN sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih luas lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Tahun ini, pemerintah merumuskan kebijakan mengenai pendidikan sebagai mempercepat dan meningkatkan mutu pendidikan, termasuk gagasan untuk pendidikan menengah universal. (dit)
0 komentar:
Posting Komentar