Presiden SBY: Degan Tegas Mengatakan Perwira TNI dan Polri yang Berpolitik Harus Mundur

Jakarta: Perwira TNI dan Polri yang ingin terjun ke dalam politik, mengisi jabatan-jabatan politik, ataupun menjadi pemimpin politik tidak dilarang. Namun tentu saja ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu mengundurkan diri sebagai anggota TNI dan Polri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal tersebut pada bagian lain arahannya di hadapan para perwira tinggi TNI dan Polri di Gedung Pierre Tandean, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (2/6) pagi. "Apakah seorang jenderal atau marsekal tidak boleh jadi pemimpin politik? Jawabannya, sangat boleh. Tidak dilarang, tetapi ada aturan dan etika. Intinya, saudara harus mundur dari jabatan. Itu jelas, tegas, dan rasional," Presiden SBY menegaskan. Jika ada Panglima TNI, KSAD, KSAL, ataupun KSAU yang ingin terjun ke politik, mereka harus mengajukan pengunduran diri kepada Presiden, dan Presiden SBY memastikan hal tersebut pasti akan dikabulkannya. "Saya akan lepaskan. Saya tahu saudara semua punya potensi untuk mengubah jalannya sejarah di negeri ini," kata SBY. Dengan tidak berada di TNI dan Polri lagi atau menjadi sipil, maka ruang gerak untuk masuk politik akan main terbuka. "Rakyat akan menilai itu fair karena tidak lagi dinilai bahwa seorang itu mengandalkan kekuatan yang ada di belakangnya, pasukan dan senjata, untuk meraih posisi politik," Kepala Negara menjelaskan. Presiden SBY mengungkapkan, apa yang dilakukan para purnawirawan TNI dan Polri mendirikan partai politik adalah tepat dan benar karena juga ingin berjuang untuk posisi politik. Begitu pula sejumlah TNI purnawirawan yang jadi tim sukses capres. "Itu cara dan jalan yang benar. Itu etika politik yang berlaku bagi siapapun. Mereka berjuang, berkeringat, dan berani ambil risiko. Saya hormati," Presiden menandaskan. Di hadapan para perwira tinggi TNI dan Polri, Presiden SBY menegaskan, era dwifungsi ABRI sudah berakhir. "Tidak ada lagi di era demokrasi ini, perwira TNI dan Polri nyanggong, siapa tahu terpilih atau diangkat jadi pejabat politik," tegas SBY. "Sebelum reformasi, memang begitu doktrin dan aturannya. Sekarang, tidak bisa dan tak boleh terjadi seperti itu," tambahnya. SBY menerima informasi yang sudah terkonfirmasi, bahwa ada pihak-pihak yang mencoba mengajak anggota TNI dan Polri untuk mendukung salah satu pasangan capres-cawapres yang akan berlaga pada Juli mendatang. "Informasi tersebut saya minta untuk dikonfirmasi supaya tidak fitnah. Saya anti fitnah. Informasi yang telah dikofirmasi tersebut mengatakan ada pihak-pihak yang menarik-narik sejumlah perwira tinggi untuk berpihak pada yang didukungnya. Bahkan, ditambahkan tidak perlu mendengar Presiden kalian karena itu kapal karam, lebih baik mencari kapal baru yang tengah berlayar dan matahari yang masih bersinar," SBY mengungkapkan. Menurut SBY, kata-kata seperti itu sebenarnya mengajari para perwira menabrak Sapta Marga dan sumpah prajurit yang tiap minggu diucapkan. "Kalau dilihat secara jernih, itu juga benih insubordinasi. Berhati-hatilah, jangan tergoda. Saya khawatir niat dan tujuannya tidak baik. Tidak baik bagi para perwira yang diajak bicara begitu, tidak baik juga bagi TNI dan Polri serta negara," Presiden menegaskan. Selaku pemimpin tertinggi TNI dan Polri, SBY tidak rela jika ada perwira potensial dan berkemampuan diperlakukan seperti itu. "Kita semua tidak rela. Almamater tidak rela. Lembaga tidak rela. Kami sangat mencintai para perwira sekalian," tutur SBY. "Para perwira adalah junior saya dan saya punya harapan untuk terus memajukan TNI dan Polri kita menuju kejayaan tentara dan kepolisian di negeri ini," SBY menambahkan. Telah banyak hal yang dilakukan untuk membangun TNI dan Polri. Dan rakyat, lanjut SBY, saat ini senang karena TNI-nya makin kuat. "Ini tugas kita semua menuju era seperti itu. Jangan terganggu dengan persoalan yang tak perlu terjadi," ujar Presiden.