Presiden Mengapresiasi, Tapi Tidak Perlu Penghargaan Jenderal Besar

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi keinginan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang hendak memberinya gelar penghargaan Jenderal Besar. Namun Presiden menilai peghargaan tersebut tidak perlu. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyampaikan hal tersebut kepada wartawan, di Kantor Presiden, Kamis (9/1) siang, seusai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2014. "Presiden merasa penghargaan tersebut tidaklah perlu karena apa yang dilakukan selama ini memang sudah merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan," kata Sudi Silalahi. Dalam Rapim TNI-Polri tadi, Panglima TNI Moeldoko atas nama seluruh jajaran TNI mengatakan ingin memberikan penghargaan Jenderal Besar kepada Presiden SBY. TNI menilai SBY berjasa dalam meningkatkan kekuatan pertahanan, modernisasi alutsista, dan kebijakan-kebijakan lain demi kemajuan TNI. Menurut Sudi Silalahi, Presiden SBY mengapresiasi niat baik TNI tersebut. "Apa yang dilakukan, sejumlah kebijakan-kebijakan beliau, untuk memajukan TNI itu memang benar adanya. Tapi, sekali lagi, tidak diperlukan penghargaan seperti itu karena itu merupakan kewajiban seorang Presiden," Sudi menjelaskan. Siapapun yang menjadi presiden, lanjut Sudi, berkewajiban untuk memperkuat pertahanan TNI. "Jadi, semua yang dilakukan Presiden SBY saat ini dilakukan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan apapun," Sudi menegaskan. Sudah cukup lama TNI tidak memodernisasi sistem persenjataannya yang memang sudah usang. Presiden SBY melakukan modernisasi alutsista karena ekonomi negara saat ini memungkinkan. Dalam sejarah TNI, ada tiga tokoh yang mendapat gelar Jenderal Besar, berbintang lima. Mereka adalah Presiden ke-2 RI Soeharto, AH Nasution, dan Panglima Besar Sudirman. Soeharto dan Nasution mendapat bintang lima dari ABRI --kini TNI-- pada 1 Oktober 1997 dan Sudirman sehari kemudian. Presiden SBY sendiri merupakan purnawirawan jenderal berbintang empat