Gunakan Anggaran Secara Transparan, Cegah Penyimpangan

Bogor, Jabar: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wapres Boediono menyerahkan langsung Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014 kepada sejumlah kementerian dan gubernur seluruh Indonesia, di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/12) siang Presiden meminta DIPA 2014 yang segera ditindaklanjuti dan bisa diimplementasikan dengan tepat waktu. "Jangan ada kemandekan. Setiap ada kemandekan akan berpengaruh terhadap hasil akhir pembangunan," kata Presiden SBY. "Saya harap anggaran digunakan secara tepat, transaparan, dan akuntabel. Cegah terjadinya penyimpangan," Presiden SBY menegaskan. Belanja pemerintah adalah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi saat ini ekspor tengah mengalami tekanan, investasi pun dipengaruhi oleh kondisi global yang belum pulih benar. Maka, Presiden SBY mengingatkan, andalan yang bisa dipergunakan adalah pada belanja negara. "Mari dengan sadar, anggaran yang ada di tangan kita benar-benar digunakan. Kalau pertumbuhan ekonomi tergangggu, maka kesejahteraan rakyat pun mengalami dampaknya," ujar SBY. Jika ada keraguan dalam penggunaan anggaran, hendaknya dikonsultasikan dengan BPKP. "Kalau ada masalah carikan solusi, jangan dibiarkan. BPKP harus memberikan asistensi. Saya ingin negara kita makin tertib, sistem kita makin bersih. Semua berjalan dan dilaksanakan secara tepat," Presiden menandaskan. Sebelum itu, dalam laporannya Menkeu Chatib Basri mengatakan APBN 2014 disusun dengan menggunakan beberapa parameter ekonomi makro. Parameter tersebut, antara lain, pertumbuhan sebesar 6 persen, inflasi sebesar 5,5 persen, kurs rata-rata Rp 10. 500 per dolar AS, dan Surat Piutang Negara jangka 3 bulan sebesar 5,5 persen. Kemudian harga minyak mentah rata-rata 105 dolar AS perbarel, lifting minyak sebesar 870 ribu barrel perhari, dan lifting gas sebesar 120 ribu perhari. "Total pendapatan negara sebesar Rp 1667,1 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp 1842,5 triliun. Maka defisit tahun 2014 sebesar Rp 175,4 triliun. Defisit akan ditutup melalui pembiayaan dalam negeri dan luar negeri," Menkeu Chatib menjelaskan. Menurut Chatib, kementerian yang menerima DIPA secara langsung merupakan kementerian terbaik dengan lima kriteria. Pertama, hasil penilaian inisatif antikorupsi yang diberikan oleh KPK nilainya di atas 6. Kedua, selama dua tahun terakhir berturut-turut laporan keuangannya mendapat opini minimal Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) dari BPK. Ketiga, selama dua tahun terakhir berturut-turut realisasi penyerapan anggarannya di atas 85 persen dari pagu yang ditetapkan. Keempat, selama 2 tahun terakhir berturut-turut mendapat reward. Dan kelima, pagu anggaran dikelola di atas Rp 1 triliun. DIPA tersebut secara berturut-turut diserahkan kepada Menperin MS. Hidayat, Menkeu Chatib Basri, Mendag Gita Wirjawan, Menhuk dan HAM Amir Syamsuddin, Kapolri Jenderal Sutarman, Mendagri Gamawan Fauzi, dan Menhut Zulkifli Hassan.