Penguatan Demokrasi Harus Melibatkan Perempuan dan Kaum Muda

Nusa Dua, Bali: Penguatan pilar-pilar demokrasi yang inklusif harus mengikutsertakan perempuan dan anak muda. Demokrasi di dalam masyarakat majemuk juga memerlukan sikap moderat dan toleransi. "Indonesia sebagai negara ekonomi berkembang, harus melibatkan elemen itu (perempuan dan anak muda) dari awal, dengan demikian akan menjadi bagian penguatan pilar demokrasi masa depan," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY mengatakan hal itu pada bagian lain keterangan persnya mengenai jalan dan tujuan penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) VI, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kamis (7/11) siang. Di dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, demokrasi juga memerlukan sikap moderat dan toleransi. "Pemikirian ekstrim dan sikap radikal tidak cocok hidup di bangsa yang majemuk," Presiden menegaskan. Demokrasi, SBY menambahkan, juga harus menjamah wilayah media sosial. "Bangsa yang cerdas dan bijak adalah yang bisa menyatukan apa yang ada di dunia baru (media sosial) dengan nilai-nilai demokrasi," ujar SBY. Dalam kesempatan ini, SBY juga membahas mengenai Institute for Peace and Democracy (IPD). IPD, yang diprakarsai Presiden SBY dan Kementerian Luar Negeri serta Universitas Udayana, Bali, ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan BDF. IPD telah menjalin kerja sama dengan negara sahabat, seperti Myanmar, Mesir, Tunisia, dan Fiji. Menurut Presiden SBY, hal ini merupakan langkah bijak karena seperti diketahui negara tersebut sedang mengkonsolidasikan demokrasinya. "Meski tidak terlalu berbicara berlebihan di forum global, tetapi IPD menjalankan berbagai hal termasuk berkontribusi bagi demokrasi di tingkat global," ujar Presiden. Mendampingi Presiden saat menyampaikan keterangan pers ini, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, dan Seskab Dipo Alam.