Presiden Pimpin Rapat Mendengarkan Masukan KEN Soal Perkembangan Ekonomi Nasional

Jakarta: Usai menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wapres Boediono kembali memimpin sidang kabinet paripurna, di Gedung Utama, Kementrian Sekretariat Negara, Selasa (22/1), pukul 13.15 WIB. Agenda sidang adalah mendengarkan paparan dari Komite Ekonomi Nasional (KEN) tentang dinamika dan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini. "Sekitar 3 tahun yang lalu, saya pernah menyampaikan bahwa KEN bukanlah sebuah forum akademik dan juga bukan policy making body," ujar SBY. Presiden menganggap bahwa pandangan dan rekomendasi KEN sangat berguna, baik dalam penetapan kebijakan, maupun saat merealisasikan program di berbagai bidang dalam wilayah perekonomian. Dalam pengantarnya, Presiden menyampaikan tiga isu utama yang akan dikedepankan pada sidang kabinet paripurna. Yang pertama adalah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau kebijakan fiskal. "Sesuai yang telah ditelaah oleh KEN, akan banyak hal yang akan dikomunikasikan, seperti persoalan distribusi dan alokasi anggaran, serta pengelolaan anggaran yang tepat," kata Kepala Negara. Isu kedua adalah KEN akan mengangkat satu isu yang berkaitan dengan tata kelola perdagangan yang berimplikasi langsung kepada rakyat Indonesia. Sementara isu ketiga adalah KEN juga akan mengangkat isu mengenai upaya dalam mengurangi kemiskinan dikaitkan dengan upaya mengurangi kesenjangan di Indonesia. "Rekomendasi KEN memang relevan, namun bukan hanya dijadikan sebagai masukan, tetapi menetapkannya menjadi sebuah kebijakan. Program pengurangan kemiskinan harus berjalan dengan baik," tegas SBY. Hadir pada sidang kabinet paripurna kali ini antara lain, Menko Polhukan Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Ketua KEN Chairul Tanjung, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Anggota Wantimpres Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Emil Salim, Anggota Wantimpres Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah Ginandjar Kartasasmita, dan Gubernur BI Darmin Naustion