photo SKMENPEN.gif

Minggu, 09 September 2012

Perdana Menteri Yoshihiko Noda dan Menlu AS Hillary Clinton membahas pulau Takeshima di Laut Jepang,



Perdana Menteri Yoshihiko Noda dan Menlu AS Hillary Clinton membahas pulau Takeshima di Laut Jepang, yang berada di bawah kendali Korea Selatan namun diklaim oleh Jepang.

The 2 bertemu di Vladivostok, di mana mereka mengambil bagian dalam pertemuan puncak APEC.

Noda mengatakan ia telah mengatakan kepada Korea Selatan bahwa 2 negara harus menangani masalah Takeshima dalam cara yang tenang. Dia mengatakan adalah penting bahwa masalah harus diselesaikan berdasarkan hukum, dalam cara yang tenang, adil, dan damai.

Clinton menegaskan kembali sikap AS bahwa baik Jepang dan Korea Selatan adalah sekutu penting Amerika Serikat dan menyarankan bahwa 2 negara harus mencari penyelesaian damai masalah melalui dialog.

Noda dan Clinton juga berbicara tentang rencana AS untuk menggelar Osprey pesawat transportasi di Okinawa, Jepang selatan. Rencana ini menghadapi penentangan dari warga setempat.

Noda mengatakan kekhawatiran di Jepang atas pesawat sangat tinggi dan bahwa sangat penting untuk menanggapi keprihatinan sebanyak mungkin. Dia disebut mendarat darurat Kamis oleh Osprey di daerah perumahan di North Carolina dan meminta agar pemerintah AS memberikan informasi tentang kasus ini.

Untuk bagiannya, Clinton menyatakan keyakinannya dalam keselamatan Ospreys tetapi berjanji untuk menawarkan informasi rinci tentang pesawat. Dia bilang dia mengerti rencana Jepang untuk menegaskan keselamatan mereka sendiri. Dia berjanji melanjutkan kerjasama AS.

Noda menyampaikan rencana Jepang untuk menawarkan 6 juta dolar kepada masyarakat di sepanjang Amerika Serikat dan Kanada Pasifik pantai di mana puing-puing dari tsunami tahun lalu di Jepang telah hanyut di pantai.

Hal ini dimaksudkan sebagai uang simpati, termasuk biaya untuk membuang sampah sebagai bagian dari upaya untuk mengembalikan kebaikan negara-negara lain menunjukkan ke Jepang setelah bencana tahun lalu. Hukum internasional tidak memerlukan negara asal dari puing-puing untuk menutupi biaya pembuangan.

0 komentar:

Memori Berita

. (1) 01 (2) 06 (1) 0i9 (1) 13 (1) 21 (1) 3 (1) 39 (1) al (1) al.4 (1) andri.1 (1) andri.2 (1) Asian (2) Berajil (1) Bisnis (2) BRI KUR (1) Budaya (18) Buisnis (1) Buisniss (1) E (1) Ekonomi (1) Ekonomi Buisniss (64) Ekonomi Ingris (1) G (2) Gaaya Hidup (2) Gaya Hidup (9) Gaya Hidup (18) Gender (1) Gendr (1) Global (118) Global Sekjen PBB (1) Hukum Global (1) Iau Jemaat (1) Info Global (2) Info Temen (1) Info UN PBB (1) Instruksi Presiden SBY (1) Istana (1) Isu Global kemanusiaan (7) Isu Indonesia (1) Isu Negara Haiti (1) Isu America (2) Isu asia (1) Isu Asia Rejonal Indonesia (10) Isu Buruh Indonesia (1) Isu Cina (1) Isu di Jepang (1) Isu di Kongo (1) Isu Ekonomi Indonesia (1) Isu Energi Nuklir di jepang (1) Isu Gender (1) Isu Global (30) Isu Global Kesehatan (2) Isu Indonesia (1) Isu Indonesia Korupsi (1) Isu Industri Global (2) Isu International (4) Isu Kepolisian (1) Isu Koeupsi (1) Isu Komflik (1) Isu Korea Selatan (1) Isu Korupsi (1) Isu Korupsi di Indonesia (2) Isu Mesir (1) Isu Olah Raga (1) Isu Pangan (1) Isu Pangan global (1) Isu PBB (2) Isu Pendidikan (1) Isu Police Indonesia (1) Isu Polri (1) Isu Regional Indutri Indonesia (1) Isu Religius (1) Isu Relijius (1) ISU Sidang International (1) Isu Suap (1) Isu Teroris Indonesia (1) Isu Timur Tengah (3) Isu WTS (1) Jriminal Teknik (1) Kebijakan Global (3) Kebijakan Indonsia (1) Kebijkan Indonesia (2) Kemiskinan di somalia (1) Kesehatan (2) Kesehatan dunia (1) Keshatan (2) Konfrendi PBB (1) Kriiminal International (1) Kriminal dan Hukum (1) Kriminal Global (2) misterius (1) Pariwisata (1) Partanian America (1) Parwisata (1) Pendidikan (5) politik 01 (1) Politik Budaya (4) Reejional (2) REGIONAL (1) Rejional (3) SBY-Ysup Kala (1) Senam Sehat (1) SERBA-SERBI (1) Suriah (1) Usu Rusia (1)