Cikeas, Jawa Barat: Pemerintah bukan hanya prihatin, melainkan juga telah, sedang, dan terus melakukan diplomasi dengan pemerintah Myanmar untuk penyelesaian kasus etnis Rohingya. Pemerintah juga berharap aksi-aksi solidaritas terhadap Rohingya di Tanah Air dilakukan dalam perspektif yang benar.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal ini dalam keterangan pers di kediaman pribadi, Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (4/8) sore. Keterangan pers diberikan khusus untuk menanggapi kasus kemanusiaan yang menimpa etis Rohingya di Myanmar selatan.
"Pemerintah bukan hanya prihatin, tapi telah, sedang, dan akan terus melakukan berbagai upaya, baik itu diplomasi maupun upaya lain yang berkaitan dengan isu kemanusiaan atas etnis Rohingya yang ada di Myanmar," kata Presiden SBY.
Dengan penjelasan ini SBY berharap rakyat Indonesia benar mengetahui duduk persoalan, sekaligus mengetahui apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia. "Pemerintah tidak diam. Manakala ada aksi solidaritas dari sejumlah kalangan di tanah air yang lebih memiliki perspektif solidaritas kemanusiaan, saya harap dilakukan dengan cara yang tepat," SBY menambahkan.
Menurut Presiden SBY, inti permasalahan etnis Rohingya adalah konflik komunal. "Konflik horizontal antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhai, sama seperti pernah terjadi di Poso dan di Ambon. Kebetulan etnis Rohingya itu beragama Islam, sedangkan Rakhai beragama Buddha," SBY menjelaskan.
Etnis Rohingya sesungguhnya berasal dari Bangladesh dan meski sudah sampai tingkat empat generasi, pemerintah Myanmar belum mengakui sebagai salah satu dari 135 etnis yang ada di negeri itu.
"Benar, pada bulan Mei dan Juni lalu terjadi intensitas konflik atas dua etnis itu yang mengakibatkan 77 orang meninggal," ujar SBY, sekaligus meluruskan kabar yang menyebut jumlah korban mencapai ribuan orang.
Setelah konflik etnis berskala tinggi tersebut muncul isu kemanusiaan. Tercatat pengungsi Rohingya yang tadinya 28 ribu sekarang menjadi 53 ribu. Sedangkan pengungsi Rakhai 24 ribu.
Memang ada penilaian bahwa pemerintah Myanmar lebih menangani pengungsi Rakhai. Namun, etnis Rakhai justru menilai perhatian PBB lebih tertuju kepada Rohingya. "Ada kecemburuan penanganan kedua komunitas itu. Sejauh ini tak ada indikasi genosida. Satu hal yang perlu diketahui rakyat Indonesia, etnis Rohingya itu dulu berasal dari Bangladesh, tetapi yang terjadi dalam hal konflik Rohingya-Rakhai, pemerintah Bangladesh memilih untuk tidak ikut campur, tidak membantu etnis Rohingya, bahkan ketika terjadi clash kemarin, perbatasan kedua negara ditutup," kata SBY.
Tadi siang, Presiden SBY berkomunikasi dengan Dubes Indonesia untuk Myanmar untuk mendengarkan penjelasan yang benar, utuh, dan objektif. Pemerintah Myanmar, lanjut Presiden, tengah melakukan upaya yang sangat serius untuk melanjutkan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang berseberangan, dan nation building. "Myanmar sedang membangun kembali persatuan, kebersamaan diantara komponen bangsa setelah pemilu beberapa saat lalu, yang dilanjutkan dengan rekonsiliasi," Kepala Negara menjelaskan.
Pasca kerusuhan Mei dan Juni, pemerintah Myanmar membentuk komite investigasi dan mengundang kerja sama UNHCR, badan PBB yang mengurusi pengungsi, dan WFP. "Sebenarnya pada Maret lalu Myanmar mengirim tim Komnas HAM dan Komnas Perempuan dan Anak ke Indonesia untuk melaksanakan studi banding dalam menangani resolusi konflik komunal," ujar SBY.
Pemerintah Myanmar juga mengundang PBB dan diplomat di Myanmar untuk datang langsung ke tempat kerusuhan Mei dan Juni. Dubes Indonesia dan dubes sejumlah negara Islam termasuk di dalam rombongan tersebut.
Pemerintah Indonesia secara multilateral dan regional aktif ikut membahas permasalahan etnis Rohingya, baik dalam forum PBB, ASEAN, maupun forum lain. "Secara bilateral kita juga aktif menjalin diplomasi dan kerja sama. Untuk diketahui, ketika banyak negara menolak kedatangan para pengungsi dan pencari suaka etnis Rohingya di negara Asia Tenggara, Indonesia menerima kedatangan mereka. Sekarang tercatat ada 270 pencari suaka, 124 pengungsi Rohingya," kata Presiden SBY.
Indonesia bekerja sama dengan badan PBB dan lembaga internasional lainnya kemudian menyelesaikan, memberikan status, atau menyalurkan para pengungsi Rohingya kepada pihak ketiga.
Tadi malam Presiden telah menyiapkan surat. "Insya Allah hari ini terkirim kepada Presiden Myanmar Thein Sein, yang mengungkapkan harapan Indonesia kepada pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan permasalahan etnis Rohingya dengan sebaik-baiknya," Presiden menjelaskan.
Pemerintah Indonesia juga mengusulkan kepada PBB dan Myanmar untuk mengundang negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). "Harapan saya OKI, PBB, ASEAN, tentu juga Indonesia, bersama Myanmar bisa kerja sama untuk mencari solusi yang baik," SBY menambahkan.
Indonesia ingin konflik komunal tersebut diselesaikan secara bijak,adil, tepat, dan tuntas. Ada perlindungan terhadap etnis minoritas.
Kepada komunitas dan komponen di Tanah Air yang memiliki solidaritas dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya, SBY mengucapkan terima kasih dan penghargaan. "Agar bentuk kepedulian dan solidaritas bisa diwujudkan dengan cara dan sasaran yang tepat, saya berharap konsultasikan dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri," ujar Presiden SBY.
Ketika memberikan keterangan pers, Presiden didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Menkum dan HAM Amir Syamsudin, Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Seskab Dipo Alam. (dit)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal ini dalam keterangan pers di kediaman pribadi, Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (4/8) sore. Keterangan pers diberikan khusus untuk menanggapi kasus kemanusiaan yang menimpa etis Rohingya di Myanmar selatan.
"Pemerintah bukan hanya prihatin, tapi telah, sedang, dan akan terus melakukan berbagai upaya, baik itu diplomasi maupun upaya lain yang berkaitan dengan isu kemanusiaan atas etnis Rohingya yang ada di Myanmar," kata Presiden SBY.
Dengan penjelasan ini SBY berharap rakyat Indonesia benar mengetahui duduk persoalan, sekaligus mengetahui apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia. "Pemerintah tidak diam. Manakala ada aksi solidaritas dari sejumlah kalangan di tanah air yang lebih memiliki perspektif solidaritas kemanusiaan, saya harap dilakukan dengan cara yang tepat," SBY menambahkan.
Menurut Presiden SBY, inti permasalahan etnis Rohingya adalah konflik komunal. "Konflik horizontal antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhai, sama seperti pernah terjadi di Poso dan di Ambon. Kebetulan etnis Rohingya itu beragama Islam, sedangkan Rakhai beragama Buddha," SBY menjelaskan.
Etnis Rohingya sesungguhnya berasal dari Bangladesh dan meski sudah sampai tingkat empat generasi, pemerintah Myanmar belum mengakui sebagai salah satu dari 135 etnis yang ada di negeri itu.
"Benar, pada bulan Mei dan Juni lalu terjadi intensitas konflik atas dua etnis itu yang mengakibatkan 77 orang meninggal," ujar SBY, sekaligus meluruskan kabar yang menyebut jumlah korban mencapai ribuan orang.
Setelah konflik etnis berskala tinggi tersebut muncul isu kemanusiaan. Tercatat pengungsi Rohingya yang tadinya 28 ribu sekarang menjadi 53 ribu. Sedangkan pengungsi Rakhai 24 ribu.
Memang ada penilaian bahwa pemerintah Myanmar lebih menangani pengungsi Rakhai. Namun, etnis Rakhai justru menilai perhatian PBB lebih tertuju kepada Rohingya. "Ada kecemburuan penanganan kedua komunitas itu. Sejauh ini tak ada indikasi genosida. Satu hal yang perlu diketahui rakyat Indonesia, etnis Rohingya itu dulu berasal dari Bangladesh, tetapi yang terjadi dalam hal konflik Rohingya-Rakhai, pemerintah Bangladesh memilih untuk tidak ikut campur, tidak membantu etnis Rohingya, bahkan ketika terjadi clash kemarin, perbatasan kedua negara ditutup," kata SBY.
Tadi siang, Presiden SBY berkomunikasi dengan Dubes Indonesia untuk Myanmar untuk mendengarkan penjelasan yang benar, utuh, dan objektif. Pemerintah Myanmar, lanjut Presiden, tengah melakukan upaya yang sangat serius untuk melanjutkan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang berseberangan, dan nation building. "Myanmar sedang membangun kembali persatuan, kebersamaan diantara komponen bangsa setelah pemilu beberapa saat lalu, yang dilanjutkan dengan rekonsiliasi," Kepala Negara menjelaskan.
Pasca kerusuhan Mei dan Juni, pemerintah Myanmar membentuk komite investigasi dan mengundang kerja sama UNHCR, badan PBB yang mengurusi pengungsi, dan WFP. "Sebenarnya pada Maret lalu Myanmar mengirim tim Komnas HAM dan Komnas Perempuan dan Anak ke Indonesia untuk melaksanakan studi banding dalam menangani resolusi konflik komunal," ujar SBY.
Pemerintah Myanmar juga mengundang PBB dan diplomat di Myanmar untuk datang langsung ke tempat kerusuhan Mei dan Juni. Dubes Indonesia dan dubes sejumlah negara Islam termasuk di dalam rombongan tersebut.
Pemerintah Indonesia secara multilateral dan regional aktif ikut membahas permasalahan etnis Rohingya, baik dalam forum PBB, ASEAN, maupun forum lain. "Secara bilateral kita juga aktif menjalin diplomasi dan kerja sama. Untuk diketahui, ketika banyak negara menolak kedatangan para pengungsi dan pencari suaka etnis Rohingya di negara Asia Tenggara, Indonesia menerima kedatangan mereka. Sekarang tercatat ada 270 pencari suaka, 124 pengungsi Rohingya," kata Presiden SBY.
Indonesia bekerja sama dengan badan PBB dan lembaga internasional lainnya kemudian menyelesaikan, memberikan status, atau menyalurkan para pengungsi Rohingya kepada pihak ketiga.
Tadi malam Presiden telah menyiapkan surat. "Insya Allah hari ini terkirim kepada Presiden Myanmar Thein Sein, yang mengungkapkan harapan Indonesia kepada pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan permasalahan etnis Rohingya dengan sebaik-baiknya," Presiden menjelaskan.
Pemerintah Indonesia juga mengusulkan kepada PBB dan Myanmar untuk mengundang negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). "Harapan saya OKI, PBB, ASEAN, tentu juga Indonesia, bersama Myanmar bisa kerja sama untuk mencari solusi yang baik," SBY menambahkan.
Indonesia ingin konflik komunal tersebut diselesaikan secara bijak,adil, tepat, dan tuntas. Ada perlindungan terhadap etnis minoritas.
Kepada komunitas dan komponen di Tanah Air yang memiliki solidaritas dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya, SBY mengucapkan terima kasih dan penghargaan. "Agar bentuk kepedulian dan solidaritas bisa diwujudkan dengan cara dan sasaran yang tepat, saya berharap konsultasikan dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri," ujar Presiden SBY.
Ketika memberikan keterangan pers, Presiden didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Menkum dan HAM Amir Syamsudin, Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Seskab Dipo Alam. (dit)
0 komentar:
Posting Komentar