photo SKMENPEN.gif

Kamis, 02 Agustus 2012

1 Agustus 2012 -PBB hari ini menyambut keputusan oleh Pemerintah Nigeria untuk membersihkan kontaminasi minyak utama di wilayah Ogoniland negara.

1 Agustus 2012 -PBB hari ini menyambut keputusan oleh Pemerintah Nigeria untuk membersihkan kontaminasi minyak utama di wilayah Ogoniland negara.


Keputusan itu muncul dua belas bulan setelah Program Lingkungan PBB (UNEP) menyajikan kajian ilmiah pencemaran minyak di Ogoniland kepada Pemerintah, menggarisbawahi kesehatan masyarakat yang serius dan dampak lingkungan.
"Pada peringatan dari penilaian Ogoniland ada sinyal sekarang jelas dan menggembirakan bahwa Pemerintah sangat ingin melanjutkan rekomendasi - ini adalah perkembangan yang disambut baik bagi masyarakat dan lingkungan dari wilayah yang telah menderita dan terus menderita, warisan sekitar 50 tahun dari eksplorasi minyak yang tidak berkelanjutan dan produksi, "kata Direktur Eksekutif UNEP, Achim Steiner, dalam rilis berita.
Penilaian ilmiah independen yang dilakukan selama periode 14-bulan, menunjukkan polusi yang lebih besar dan lebih dalam dari yang diperkirakan sebelumnya setelah tim badan memeriksa lebih dari 200 lokasi, disurvei 122 kilometer dari hak pipa dari jalan, menganalisis 4.000 sampel tanah dan air, terakhir lebih dari 5.000 catatan medis dan terlibat lebih dari 23.000 orang pada pertemuan dengan masyarakat lokal.
Penilaian ini menekankan perlunya tindakan segera untuk mencegah jejak polusi dari penyebaran lebih lanjut dan memperburuk situasi bagi rakyat Ogoni, dan telah mengusulkan jumlah awal sebesar $ 1 milyar untuk menutupi lima tahun pertama operasi pembersihan.
Penilaian ini juga memperkirakan bahwa sementara beberapa on-the-tanah hasil bisa langsung, pemulihan sepenuhnya berkelanjutan Ogoniland bisa mengambil 25 sampai 30 tahun dan akan membutuhkan pendanaan jangka panjang.
Bulan lalu, Pemerintah Nigeria mengumumkan bahwa mereka akan mendirikan Polusi Hidrokarbon Proyek Restorasi, sebuah inisiatif pemerintah yang akan sepenuhnya melaksanakan rekomendasi UNEP untuk membersihkan-up daerah tersebut.
Selama beberapa pekan terakhir, UNEP telah melakukan diskusi dengan pejabat lingkungan Nigeria tentang bagaimana menerapkan rekomendasi tersebut.
"Kebutuhan mendesak adalah untuk dana yang diperlukan untuk dimobilisasi dan akan dikerahkan untuk mengambil Proyek ke depan pada skala dan kecepatan sepadan dengan tantangan. Setiap orang memiliki bagian untuk bermain dalam mewujudkan hasil yang signifikan dan positif dari Pemerintah Nigeria, pemerintah daerah dan industri minyak untuk LSM dan masyarakat lokal, "kata Direktur Divisi UNEP Implementasi Kebijakan Lingkungan, Ibrahim Thiaw, yang mempresentasikan laporan UNEP kepada Pemerintah tahun lalu.

0 komentar:

Memori Berita

. (1) 01 (2) 06 (1) 0i9 (1) 13 (1) 21 (1) 3 (1) 39 (1) al (1) al.4 (1) andri.1 (1) andri.2 (1) Asian (2) Berajil (1) Bisnis (2) BRI KUR (1) Budaya (18) Buisnis (1) Buisniss (1) E (1) Ekonomi (1) Ekonomi Buisniss (64) Ekonomi Ingris (1) G (2) Gaaya Hidup (2) Gaya Hidup (9) Gaya Hidup (18) Gender (1) Gendr (1) Global (118) Global Sekjen PBB (1) Hukum Global (1) Iau Jemaat (1) Info Global (2) Info Temen (1) Info UN PBB (1) Instruksi Presiden SBY (1) Istana (1) Isu Global kemanusiaan (7) Isu Indonesia (1) Isu Negara Haiti (1) Isu America (2) Isu asia (1) Isu Asia Rejonal Indonesia (10) Isu Buruh Indonesia (1) Isu Cina (1) Isu di Jepang (1) Isu di Kongo (1) Isu Ekonomi Indonesia (1) Isu Energi Nuklir di jepang (1) Isu Gender (1) Isu Global (30) Isu Global Kesehatan (2) Isu Indonesia (1) Isu Indonesia Korupsi (1) Isu Industri Global (2) Isu International (4) Isu Kepolisian (1) Isu Koeupsi (1) Isu Komflik (1) Isu Korea Selatan (1) Isu Korupsi (1) Isu Korupsi di Indonesia (2) Isu Mesir (1) Isu Olah Raga (1) Isu Pangan (1) Isu Pangan global (1) Isu PBB (2) Isu Pendidikan (1) Isu Police Indonesia (1) Isu Polri (1) Isu Regional Indutri Indonesia (1) Isu Religius (1) Isu Relijius (1) ISU Sidang International (1) Isu Suap (1) Isu Teroris Indonesia (1) Isu Timur Tengah (3) Isu WTS (1) Jriminal Teknik (1) Kebijakan Global (3) Kebijakan Indonsia (1) Kebijkan Indonesia (2) Kemiskinan di somalia (1) Kesehatan (2) Kesehatan dunia (1) Keshatan (2) Konfrendi PBB (1) Kriiminal International (1) Kriminal dan Hukum (1) Kriminal Global (2) misterius (1) Pariwisata (1) Partanian America (1) Parwisata (1) Pendidikan (5) politik 01 (1) Politik Budaya (4) Reejional (2) REGIONAL (1) Rejional (3) SBY-Ysup Kala (1) Senam Sehat (1) SERBA-SERBI (1) Suriah (1) Usu Rusia (1)