Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengidentifikasi 10 area yang rawan korupsi dalam kehidupan pemerintahan dan menggarisbawahi 5 area diantaranya sebagai prioritas. Kelima area prioritas yang rawan penyimpangan tersebut adalah APBN dan APBD, pajak, kepabean dan beacukai, serta pertambangan.
"Dari sepuluh area, 5 itulah yang kita garisbawahi untuk kita jadikan prioritas," kata Presiden SBY dalam keterangan pers seusai rapat koordinasi di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (25/7) siang. Sebelum memberi keterangan pers, Presiden SBY mengimami salat Dzuhur dengan jamaah para peserta rapat.
Rakor ini membahas, mencari solusi, dan menindaklanjuti hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Kejagung, Polri, dan Badan Pertahanan Nasional (BPN). Ketika memberi keterangan pers, Presiden SBY didampingi Wapres Boediono, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.
Pencegahan dan penanganan kasus penyimpangan dana APBN dan APBD ini harus sangat serius. "Dalam dua tahun terakhir ini masih terjadi kasus-kasus korupsi yang melibatkan unsur DPR ataupun DPRD dengan unsur pemerintah pusat maupun daerah," kata Presiden SBY.
Pencegahan diutamakan, namun Presiden mengingatkan kembali, bila sudah terjadi maka penindakan harus dilakukan dengan tegas tanpa pandang bulu.
"Yang kedua yang juga rawan penyimpangan adalah pengadaan barang dan jasa," Presiden SBY menambahkan. Modus yang sering digunakan, lanjut SBY, adalah penggelembungan atau mark up. Harga Rp 1 miliar, tapi negara disuruh membeli Rp 2 miliar, misalnya.
Perpajakan merupakan area ketiga yang rawan penyimpangan. Padahal pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan pertumbuhan negara. Presiden meminta jajaran penegak hukum untuk menyoroti kewajiban membayar pajak dan apa yang dikelola oleh para petugas pajak.
"Keempat adalah kepabeanan dan bea cukai. Besok kebetulan saya akan hadir di jajaran Kementerian Keuangan untuk mendengarkan laporan menyangkut perpajakan bea dan cukai. Ini juga rawan," Presiden SBY menuturkan.
Dalam setiap kunjungan ke luar negeri, Presiden sering memperbandingkan catatan perdagangan antara yang kita miliki dengan dengan tujuan. Terkadang ada selisih. Indonesia yang seharusnya surplus, tapi ternyata defisit. "Ini bisa terjadi bila ada barang yang diekspor ke luar Indonesia tidak melalui pintu yang benar atau ada penyimpangan," SBY menjelaskan.
Sedangkan area kelima adalah pertambangan minyak dan gas yang merupakan bidang penting bagi Indonesia.
Dalam keterangan pers ini, Presiden SBY juga mengatakan akan menambah jumlah polisi di seluruh Indonesia sebanyak 20 ribu hingga 25 ribu personel. "Tahun ini sebanyak 10 ribu," ujar SBY. (arc)
"Dari sepuluh area, 5 itulah yang kita garisbawahi untuk kita jadikan prioritas," kata Presiden SBY dalam keterangan pers seusai rapat koordinasi di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (25/7) siang. Sebelum memberi keterangan pers, Presiden SBY mengimami salat Dzuhur dengan jamaah para peserta rapat.
Rakor ini membahas, mencari solusi, dan menindaklanjuti hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Kejagung, Polri, dan Badan Pertahanan Nasional (BPN). Ketika memberi keterangan pers, Presiden SBY didampingi Wapres Boediono, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.
Pencegahan dan penanganan kasus penyimpangan dana APBN dan APBD ini harus sangat serius. "Dalam dua tahun terakhir ini masih terjadi kasus-kasus korupsi yang melibatkan unsur DPR ataupun DPRD dengan unsur pemerintah pusat maupun daerah," kata Presiden SBY.
Pencegahan diutamakan, namun Presiden mengingatkan kembali, bila sudah terjadi maka penindakan harus dilakukan dengan tegas tanpa pandang bulu.
"Yang kedua yang juga rawan penyimpangan adalah pengadaan barang dan jasa," Presiden SBY menambahkan. Modus yang sering digunakan, lanjut SBY, adalah penggelembungan atau mark up. Harga Rp 1 miliar, tapi negara disuruh membeli Rp 2 miliar, misalnya.
Perpajakan merupakan area ketiga yang rawan penyimpangan. Padahal pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan pertumbuhan negara. Presiden meminta jajaran penegak hukum untuk menyoroti kewajiban membayar pajak dan apa yang dikelola oleh para petugas pajak.
"Keempat adalah kepabeanan dan bea cukai. Besok kebetulan saya akan hadir di jajaran Kementerian Keuangan untuk mendengarkan laporan menyangkut perpajakan bea dan cukai. Ini juga rawan," Presiden SBY menuturkan.
Dalam setiap kunjungan ke luar negeri, Presiden sering memperbandingkan catatan perdagangan antara yang kita miliki dengan dengan tujuan. Terkadang ada selisih. Indonesia yang seharusnya surplus, tapi ternyata defisit. "Ini bisa terjadi bila ada barang yang diekspor ke luar Indonesia tidak melalui pintu yang benar atau ada penyimpangan," SBY menjelaskan.
Sedangkan area kelima adalah pertambangan minyak dan gas yang merupakan bidang penting bagi Indonesia.
Dalam keterangan pers ini, Presiden SBY juga mengatakan akan menambah jumlah polisi di seluruh Indonesia sebanyak 20 ribu hingga 25 ribu personel. "Tahun ini sebanyak 10 ribu," ujar SBY. (arc)
0 komentar:
Posting Komentar