akarta: Pemerintah akan mengkaji kemungkinan mengembalikan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai lembaga penjaga stabilisasi harga komoditas pangan, sebagaimana sejarahnya dulu. Untuk itu harus ada revitalisasi dan pembenahan tata kelola Bulog.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini dalam pengantar rapat paripurna kabinet, di Kantor Presiden, Kamis (26/7) sore.
"Ada pemikiran untuk merevilatisasi Bulog dan difungsikan kepada sejarah dan niat didirikannya dahulu, yakni untuk stabilisasi harga," kata Presiden SBY.
"Tentu saja tidak semua harga komoditas pangan harus kita stabilkan, disamping tidak mungkin, bisa tidak efisien kita. Tetapi untuk komoditas utama menurut saya patut untuk dijaga stabilisasinya," Presiden SBY menambahkan.
Agar Bulog bisa menjadi lembaga yang fokus menjaga stabilitas harga pangan, pengelolaannya harus baik, efisien, dan responsif. Bulog, ujar Presiden, tidak diberi target mengejar keuntungan. "Tidak harus mengejar keuntungan sebagaimana posisinya sekarang ini. Tentu harus sehat, efisien. Itu yang kita harapkan dan saya serahkan kepada tim untuk mengkaji komoditas apa perlu kita tugasi kepada Bulog untuk menjaga stabilitas harganya," Presiden menjelaskan.
Sebelumnya, Presiden menjelaskan bahwa harga kedelai di tingkat dunia melonjak dan imbasnya terasa di dalam negeri. Jika dibandingkan tahun lalu, harga kedelai naik pada kisaran Rp 2.000 per kilogram. "Ini tentu memberikan persoalan bagi para perajin tahu dan tempe. Oleh karena itu kita harus melakukan sejumlah langkah, baik pendek, menengah, dan panjang," kata Presiden.
Untuk jangka pendek, dalam rangka stabilisai harga, pemerintah akan membebaskan untuk sementara bea impor kedelai yang berjumlah sekitar 5 persen. "Diharapkan bisa mengurangi kenaikan harga," ujar SBY.
Jangka menengah, pemerintah berusaha untuk meningkatkan produksi dalam negeri. "Terus terang net-nya masih belum positif, setiap tahun kita mengkonsumsi 2,2 juta ton kedelai. Sedangkan produksi kita hanya berkisar 800 sampai 850 ton kedelai," SBY menambahkan.
Petani lokal, ujar Kepala Negara, lebih memilih komoditas yang harga jualnya lebih tinggi dan hal ini logis. Sudah saatnya BUMN pangan atau siapapun yang lahannya disiapkan oleh pemerintah untuk betul-betul bisa memproduksi kedelai.
Kepada para pengusaha, terutama importir kedelai, SBY mengajak untuk bekerja sama untuk rakyat Indonesia. "Kalau sudah kita bebaskan bea masuknya, harapan kita satuan harga pada tingkat konsumen bisa lebih dijangkau oleh rakyat kita," Kepala Negara menegaskan.
Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyampaikan kondisi terkini di Suriah. Dua-tiga jam yang lalu, Presiden menyimak pernyataan Sekjen PBB Ban Ki-moon di Bosnia Herzegovina yang menyerukan kepada pemimpin dunia untuk segera melakukan tindakan bersama untuk menghentikan krisis dan tragedi kemanusiaan di Suriah.
Indonesia, SBY melanjutkan, sudah melangkah lebih jauh dengan mengeluarkan pernyataan resmi serta menulis artikel di The Sunday Time edisi 22 Juli 2012 dengan tajuk Time for The UN to Take Decisive Action in Syria. Intinya, Indonesia meminta PBB bisa menggerakan semua pihak untuk tidak hanya membiarkan tetapi mengambil tindakan bersama melalui Dewan Keamanan PBB.
"Tidak mungkin kalau hanya mengandalkan diplomasi, solusi politik yang dijalankan Kofi Annan. Meskipun misi Kofi Annan itu petinng, dan enam renana itu benar, namun kenyataannya tidak jalan," Presiden SBY mengingatkan. (dit)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini dalam pengantar rapat paripurna kabinet, di Kantor Presiden, Kamis (26/7) sore.
"Ada pemikiran untuk merevilatisasi Bulog dan difungsikan kepada sejarah dan niat didirikannya dahulu, yakni untuk stabilisasi harga," kata Presiden SBY.
"Tentu saja tidak semua harga komoditas pangan harus kita stabilkan, disamping tidak mungkin, bisa tidak efisien kita. Tetapi untuk komoditas utama menurut saya patut untuk dijaga stabilisasinya," Presiden SBY menambahkan.
Agar Bulog bisa menjadi lembaga yang fokus menjaga stabilitas harga pangan, pengelolaannya harus baik, efisien, dan responsif. Bulog, ujar Presiden, tidak diberi target mengejar keuntungan. "Tidak harus mengejar keuntungan sebagaimana posisinya sekarang ini. Tentu harus sehat, efisien. Itu yang kita harapkan dan saya serahkan kepada tim untuk mengkaji komoditas apa perlu kita tugasi kepada Bulog untuk menjaga stabilitas harganya," Presiden menjelaskan.
Sebelumnya, Presiden menjelaskan bahwa harga kedelai di tingkat dunia melonjak dan imbasnya terasa di dalam negeri. Jika dibandingkan tahun lalu, harga kedelai naik pada kisaran Rp 2.000 per kilogram. "Ini tentu memberikan persoalan bagi para perajin tahu dan tempe. Oleh karena itu kita harus melakukan sejumlah langkah, baik pendek, menengah, dan panjang," kata Presiden.
Untuk jangka pendek, dalam rangka stabilisai harga, pemerintah akan membebaskan untuk sementara bea impor kedelai yang berjumlah sekitar 5 persen. "Diharapkan bisa mengurangi kenaikan harga," ujar SBY.
Jangka menengah, pemerintah berusaha untuk meningkatkan produksi dalam negeri. "Terus terang net-nya masih belum positif, setiap tahun kita mengkonsumsi 2,2 juta ton kedelai. Sedangkan produksi kita hanya berkisar 800 sampai 850 ton kedelai," SBY menambahkan.
Petani lokal, ujar Kepala Negara, lebih memilih komoditas yang harga jualnya lebih tinggi dan hal ini logis. Sudah saatnya BUMN pangan atau siapapun yang lahannya disiapkan oleh pemerintah untuk betul-betul bisa memproduksi kedelai.
Kepada para pengusaha, terutama importir kedelai, SBY mengajak untuk bekerja sama untuk rakyat Indonesia. "Kalau sudah kita bebaskan bea masuknya, harapan kita satuan harga pada tingkat konsumen bisa lebih dijangkau oleh rakyat kita," Kepala Negara menegaskan.
Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyampaikan kondisi terkini di Suriah. Dua-tiga jam yang lalu, Presiden menyimak pernyataan Sekjen PBB Ban Ki-moon di Bosnia Herzegovina yang menyerukan kepada pemimpin dunia untuk segera melakukan tindakan bersama untuk menghentikan krisis dan tragedi kemanusiaan di Suriah.
Indonesia, SBY melanjutkan, sudah melangkah lebih jauh dengan mengeluarkan pernyataan resmi serta menulis artikel di The Sunday Time edisi 22 Juli 2012 dengan tajuk Time for The UN to Take Decisive Action in Syria. Intinya, Indonesia meminta PBB bisa menggerakan semua pihak untuk tidak hanya membiarkan tetapi mengambil tindakan bersama melalui Dewan Keamanan PBB.
"Tidak mungkin kalau hanya mengandalkan diplomasi, solusi politik yang dijalankan Kofi Annan. Meskipun misi Kofi Annan itu petinng, dan enam renana itu benar, namun kenyataannya tidak jalan," Presiden SBY mengingatkan. (dit)
0 komentar:
Posting Komentar