Presiden SBY menyampaikan sikap resmi Indonesia dalam persoalan Suriah, di Istana Negara, Kamis (19/7) malam. (foto: abror/presidensby.info) Jakarta: Situasi di Suriah sudah berada pada titik yang sangat genting dan langkah-langkah nyata harus segera diambil baik oleh Suriah sendiri maupun komunitas internasional. Dewan Keamanan PBB harus segera bertindak, namun tidak harus dikaitkan dengan usaha mengubah pemerintahan yang ada.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini dalam keterangan pers di Istana Negara, Kamis (19/7) pukul 20.00 WIB. Keterangan pers diberikan sebagai pernyataan resmi pemerintah Indonesia mengenai situasi di Suriah.
Presiden SBY, atas nama pemerintah Indonesia, mengajukan beberapa usulan untuk mengatasi situasi Suriah yang sudah di ambang perang saudara tersebut. "Pertama, dengan sangat segera, saat ini juga, dilakukan penghentian tindakan kekerasan, bahkan pertempuran," kata Presiden.
Kedua, bila dengan mandat saat ini tidak cukup untuk menghentikan semua bentuk kekerasan dan pertempuran, Indonesia berkeyakinan sudah saatnya untuk mempertimbangkan penyesuaian mandat berdasarkan pasal 7 Piagam PBB. "Perubahan ini pada intinya mentransformasi misi utama PBB dari semata memelihara perdamaian menjadi misi untuk menciptakan perdamaian," Presiden menambahkan.
Ketiga, upaya menciptakan perdamaian tidak untuk mengubah pemerintahan yang ada. "Tidak perlu dikaitkan dan tidak harus senantiasa dikaitkan dengan tuntutan perubahan kekuasaan politik, ataupun keberlanjutan pemerintahan, yang saat ini sedang berkuasa di Suriah," SBY menegaskan.
"Menurut hemat saya, proses politik yang mencerminkan dan menghormati keinginan dan kehendak rakyat Suriah, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, dapat digulirkan segera setelah upaya menciptakan perdamaian telah berhasil dilakukan," Presiden SBY menjelaskan.
Proses politik untuk menentukan masa depan Suriah, lanjut SBY, akan bisa diciptakan setelah tidak adanya tindak kekerasan yang menimbulkan korban jiwa.
"Selanjutnya untuk suksesnya misi penciptaan perdamaian, Indonesia berpandangan sangatlah mungkin untuk kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB membentuk peace making forces," kata Presiden.
Presiden berpendapat bahwa membangun perdamaian secara terpadu di Suriah harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang diterapkan dalam operasi perdamaian PBB.
Kepala Negara menekankan kembali pentingnya mengambil langkah untuk mencegah situasi di Suriah berubah menjadi tragedi kemanusian yang dahsyat. "Saya berkeyakinan tanggung jawab untuk menghentikan situasi ini tidaklah semata-mata di tangan masyarakat Suriah dan pemerintahannya, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat internasional," SBY menandaskan. (arc)
0 komentar:
Posting Komentar