Jakarta: Ibu Hj Ani Bambang Yudhoyono mengimbau agar masyarakat Indonesia merencanakan jumlah anak, sehingga anak yang akan dilahirkan menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, yang mampu bersaing di era globalisasi. Pentingnya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pengendalian kuantitas penduduk tersebut dijelaskan Ibu Ani dalam sambutannya pada pembukaan Kongres Keluarga Indonesia di Ruang Puri Ratna, Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (17/7) siang.
"Dalam Konferensi PBB tentang pembangunan berkelanjutan pada KTT Rio+20 belum lama ini, banyak negara, termasuk Indonesia, mengalami kesulitan dalam mencapai target MDGs seperti yang telah disepakati bersama oleh 199 negara. Salah satu penyebabnya adalah jumlah penduduk yang terus meningkat. Hitungan PBB, penduduk dunia saat ini mencapai 7 miliar jiwa. Tentu saja ini merupakan tantangan berat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bersama," tegas Ibu Ani.
Ibu Negara menyadari, di beberapa daerah dan komunitas, terjadi hambatan budaya untuk melaksanakan program keluarga berencana. Banyak yang masih percaya dengan semboyan banyak anak banyak rejeki atau setiap anak memiliki rejekinya sendiri-sendiri. "Tampaknya hal itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang ini. Kita harus berpikir bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menimbulkan persoalan dan bisa menyusahkan bangsa dan negara. Oleh karena itu kita harus berupaya menjaga pertumbuhan penduduk agar kesempatan kerja, ketersediaan lahan, kecukupan pangan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan lainnya bisa terpenuhi," lanjutnya.
Dalam hal ini pemerintah, BKKBN dan segenap elemen bangsa, termasuk partai politik, perlu bekerja keras melakukan sosialiasi mengenai pentingnya keluarga dengan jumlah yang tepat namun berkualitas. "Ini merupakan tanggung jawab kita bersama," Ibu Ani menyerukan.
"Saya juga memandang perlu adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana kita ketahui, sejak diberlakukannya otonomi daerah pada awal reformasi tahun 1998, program Keluarga Berencana tidak berjalan efektif seperti era sebelumnya. Hal ini dikarenakan tidak semua daerah memiliki perangkat dalam mendukung program Keluarga Berencana. Alhamdulillah, saya melihat sejak gerakan revitalisasi KB dijalankan beberapa tahun lalu, ada perkembangan signifikan dan keseriusan untuk mengembalikan program KB seperti di era keemasannya dulu," ujar Ibu Negara.
Momentum itu semakin diperkuat dengan terbitnya Undang Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Hal ini menjadi titik tolak dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. "Beberapa poin penting dalam undang undang tersebut antara lain ditegaskannya paradigma kependudukan sebagai titik sentral pembangunan. Di situ dijelaskan misalnya mengenai pengendalian kuantintas penduduk menuju kepada keseimbangan demografi. Yang juga penting adalah ditegaskannya tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten, kota dalam program KB," terang Ibu Ani.
"Dengan undang undang itu maka pengendalian jumlah penduduk secara nasional bisa dilakukan. Dengan pertambahan penduduk yang terkendali, maka sesungguhnya kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan dengan lebih baik lagi. Hal ini juga dikaitkan dengan problem sosial, dimana gangguan sosial kerap dihubungkan dengan laju pertambahan penduduk dan ketersediaan lapangan pekerjaan," tandas Ibu Ani. (osa)
0 komentar:
Posting Komentar