"Tidak ada diskusi, tidak ada dialog bila terkait pemisahan wilayah. Kalau untuk kesejahteraan mari kita bicarakan bersama," Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan hal ini dalam pembekalan kepada siswa Sesko TNI, Sesko Angkatan, dan Sespimmen Polri, di Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI-AD, Hegarmanah, Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/6) siang.
Presiden mengingatkan bahwa Papua dan Papua Barat merupakan wilayah sah Indonesia, bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan final. "Oleh karena itu kita punya kewajiban untuk menjaga Papua dan Papua Barat, termasuk menegakkan hukum dan keamanan di wilayah itu," kata Presiden SBY. Bila para siswa pendidikan ini kelak mendapat penugasan di Papua untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum, lanjut Presiden, itu sah karena menjalankan tugas negara.
Kepala Negara mengingatkan, tidak benar jika ada anggapan gerakan separatis di Papua merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan berbicara. "Kalau ada gerakkan di Papua untuk memisahkan diri, atau yang disebut separatisme, it is not freedom of speech. Itu bertentangan dengan semangat menjaga kedaulatan," ujar SBY.
Namun begitu, Presiden juga menegaskan kepada jajaran TNI dan Polri bahwa mereka memiliki kewajiban. "Para prajurit kita dalam menjalankan tugas janganlah melebihi kepatutannya, janganlah melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia," ujar SBY.
0 komentar:
Posting Komentar