Demikian rumitnya persoalan di Yunani, sehingga dorongan untuk keluar dari zona euro begitu kuat. Negeri Para Dewa ini akan kembali menggunakan mata uang drachma. Bila ini terjadi, kurs drachma akan langsung ambruk. Kondisi utang Yunani yang sudah parah akan kian parah yang berujung pada gagal bayar. Para pemegang obligasi Yunani, mayoritas di Eropa, akan rugi besar. Ada perkiraan bahwa keluarnya Yunani yang populer disebut Grexit setidaknya menimbulkan kerugian sekitar 300 miliar euro.
Efek penularannya bakal luar biasa bila hal itu menjadi kenyataan. Negara-negara yang memiliki banyak eksposur dan portofolio di Eropa pasti terkena imbas. Negara yang banyak mengekspor ke Benua Biru akan terpukul. Tiongkok adalah satu dari sekian negara yang harus menerima kenyataan pahit itu. PDB Tiongkok melambat. Indonesia pun tidak akan steril dari pengaruh gejolak, meski belum bisa diprediksi.
Dalam kondisi global yang tidak menentu, sektor swasta paling banyak merasakan dampaknya. Ketika swasta dihadapkan pada ketidakpastian, inilah saatnya pemerintah memberikan peran lebih dalam mendorong perekonomian.
Instrumen utama yang dimiliki untuk itu adalah belanja APBN. Namun kita tahu, kemampuan pemerintah untuk membelanjakan anggaran, khususnya belanja modal, masih lemah. Pemerintah pandai memobilisasi dana lewat pajak dan sumber penerimaan lainnya, namun lamban dalam pencairan anggaran.
Pada paruh pertama penyerapan anggaran selalu lamban dan minim, baru menumpuk di kuartal IV, bahkan pada har-hari terakhir di ujung tahun. Hampir setiap tahun, hingga bulan November, penyerapan belanja modal baru sekitar 50%-an, tiba- tiba bisa melonjak jadi 90% hanya dalam satu bulan hingga tutup tahun. Dari bujet belanja modal Rp 152 triliun tahun ini, per Mei baru terserap 12%.
Penyakit menahun dan laten itu sulit sembuh. Ketidakmampuan para birokrat, yakni para pejabat kementerian/ lembaga (K/L), dalam menyerap anggaran membuat emosi banyak kalangan. Tak terkecuali Presiden yang kemudian mengultimatum para pejabat K/L.
Selain penyerapan lamban, ironisnya, pemerintah masih memiliki dana mengangur sangat besar yang tersimpan di Bank Indonesia. Nilainya sekitar Rp 230 triliun, termasuk sisa anggaran lebih (SAL) yang tercatat sebesar Rp 97 triliun. Padahal, menurut kajian Komite Ekonomi Nasional, setiap Rp 100 triliun kas pemerintah yang mengendap di BI, Indonesia akan kehilangan potensi tambahan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,7%.
Dalam konteks itu, pemerintah harus bekerja keras mengatasi persoalan lambannya penyerapan anggaran. Sebab, pencairan anggaran yang optimal dapat menjadi stimulus ketika perekonomian global diliputi ketidakpastian. Potensi terganggunya ekspor nasional harus dikompensasi dengan menggenjot konsumsi domestik, baik konsumsi masyarakat maupun pemerintah lewat APBN.
Implementasi berbagai strategi untuk mempercepat pencairan anggaran harus sungguh-sungguh dilaksanakan. Di antaranya adalah penyederhanaan prosedur tender, memajukan pelaksanaan tender- tender tanpa harus menunggu penetapan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), alokasi anggaran berbasis kinerja, penerapan reward and punishment pada setiap K/L, serta mempercepat keluarnya peraturan turunan UU Pengadaan Tanah.
Selain perbaikan prosedur dan mekanisme, hal penting yang harus dibenahi adalah reformasi birokrasi. Boleh jadi rendahnya penyerapan anggaran yang berlangsung selama bertahun-tahun terjadi karena birokrasinya yang sengaja menghambat. Itu sebabnya, Tim Evaluasi dan Pengawasan Percepatan Anggaran harus benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik.
Para birokrasi semestinya menyadari bahwa kelambanan penyerapan anggaran membuat Indonesia kehilangan momentum untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Padahal, sekarang adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk meraih pertumbuhan tinggi, dengan dukungan berbagai indikator dan sentimen positif yang dimiliki. Dan belanja APBN menjadi katalisator penting guna memacu ekonomi. (Sumber Infestor dan Agus jakarta)
0 komentar:
Posting Komentar