Dewan HAM PBB Kutuk Aksi Penumpasan Suriah

Dewan HAM PBB telah mengutuk apa yang disebut pelanggaran HAM yang luas dan sistematis oleh pemerintah Suriah.

 

• 
  

Foto: Reuters

Dewan HAM PBB melakukan sidang di Jenewa, Swiss untuk membahas situasi kemanusiaan di Suriah

Dewan HAM PBB juga menyerukan kembali perlunya untuk segera mengatasi situasi kemanusiaan yang makin memburuk di Suriah.
Pada sidangnya hari Kamis di Jenewa, Dewan itu mengadopsi sebuah resolusi yang menuntut agar pemerintah Presiden Bashar al-Assad untuk segera menghentikan semua pelanggaran HAM dan serangan terhadap warga sipil. Dewan HAM menyoroti kematian sejumlah wartawan Suriah dan asing baru-baru ini serta rintangan yang dihadapi rakyat Suriah untuk mendapat akses ke perawatan kesehatan.
Rusia, Tiongkok dan Kuba menentang resolusi itu.
Utusan Amerika untuk Dewan HAM, Ellen Chamberlain Donahue, mengatakan, ada konsensus internasional yang luar biasa mengenai krisis kemanusiaan di Suriah, dan hasil pemungutan suara terhadap resolusi itu mengungkapkan dengan sendirinya konsensus itu.
Rusia dan Tiongkok telah dua kali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan mengutuk pemerintah Suriah karena penindakan mautnya terhadap pemberontakan oposisi yang sudah berlangsung hampir setahun.
Para pejabat Kuwait mengatakan Kamis, menteri-menteri luar negeri Arab akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pekan depan di ibukota Saudi, Riyadh, untuk membahas krisis Suriah.
Inggris mengatakan, Kamis, telah menarik mundur semua pejabat diplomatiknya dari Suriah karena alasan keamanan.
Sementara itu, ketua kelompok oposisi, Dewan Nasional Suriah, Burhan Ghalioun, mengatakan kepada wartawan di Paris, kelompok itu membentuk dewan militer untuk mengorganisasikan perlawanan militer terhadap pemerintah Assad. Ia mengatakan, langkah itu dikoordinasikan dengan pasukan bersenjata oposisi di Suriah, termasuk, Tentara Pembebasan Suriah.
Kementerian Luar Negeri Suriah, Kamis, mengatakan, bersedia membahas tanggal kunjungan ketua urusan kemanusiaan PBB Valerie Amos. Amos mengatakan, Suriah telah menolak permohonannya berulangkali untuk melihat langsung krisis yang sedang berkembang (andri lutnunga)