Senin, 13 Agustus 2012, 10:39:17 WIB Rapat Kabinet Bahas Layanan Mudik Lebaran

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat paripurna kabinet untuk mendengarkan laporan kesiapan dari para menteri dan pejabat terkait menghadapi mudik Lebaran atau Idul Fitri 1433 H. Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Kantor Presiden, Senin (13/8) pukul 10.00 WIB, ini dihadiri Wapres Boediono, seluruh menteri, dan pejabat KIB II.

"Meskipun kegiatan mudik Lebaran berlangsung setiap tahun namun tidak boleh kita menganggapnya sebagai kegiatan rutin," kata Presiden SBY dalam pengantar rapat.

Presiden mengingatkan bahwa selalu ada dinamika, persoalan, dan perkembangan baru dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, jumlah motor yang digunakan untuk mudik meningkat sangat tajam, hal ini berkaitan dengan keselamatan pemudik dan sebagainya.

"Oleh karena itu marilah kita laksanakan tugas membantu saudara-saudara kita untuk mengamankan dan melayani pemudik tersebut," ujar Presiden SBY.

Rapat akan mendengarkan laporan dari ketiga menteri koordinator, dilanjutkan paparan Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengenai pengamanan lalu lintas dan kamtibnas. Juga laporan Menteri PU Djoko Kirmanto dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. (arc)

Read more »

Meski Sering Berbeda Pandangan, Semua Sepakat tentang Pancasila

Jakarta: Dalam beberapa isu politik, mungkin terjadi perbedaan pandangan di antara pimpinan lembaga tinggi negara. Namun semuanya tetap bersatu dengan memegang teguh komitmen mengebai Pancasila sebagai dasar negara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal ini pada acara buka puasa bersama di rumah dinas Ketua MPR Taufiq Kiemas, kompleks Widya Chandra, Jakarta, Kamis (2/8) sore.

"Selama tiga tahun ini barangkali ada perbedaan dalam melihat isu politik antara saya dengan Ketua MPR atau dengan ketua lembaga tinggi negara lainnya, namun kita tetap bersatu dalam komitmen, bahkan keyakinan kerangka kehidupan bernegara yang berlandaskan Pancasila," kata Presiden SBY.

Semua pihak, lanjut Presiden SBY seharusnya bergandengan tangan dalam pengelolaan negara. "Siapapun yang mengelola negara ini, bukan hanya Presiden, tetapi pemimpin lembaga negara sekarang ini dan seterusnya berkontribusi untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara," SBY mengingatkan.

Sekarang ini banyak perubahan terjadi dunia, baik arsitektur politik maupun ekonomi. Perubahan adalah sebuah keniscayaan, tuntutan zaman. Indonesia, ujar Presiden SBY, patut bersyukur telah melakukan reformasi dan transformasi, meskipun belum rampuNG.

"Tapi satu hal yang tidak boleh berubah adalah dasar negera kita, pilar-pilar kehidupan negara kita," Presiden menegaskan. 

Kepala Negara juga berpesan, di dalam masyarakat Indonesia yang multiras, multietnik, dan berbagai agama ini Bhineka Tunggal Ika amatlah penting. "Di reformasi ini, kita kembali kepada sasanti Bhineka Tunggal Ika. Tidak ada alasan apapun bagi bangsa yang majemuk ini untuk tidak bersatu, bersama-sama membangun negeri dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan harmoni diantara kita semua," Presiden menambahkan.

Sebelumnya, tuan rumah Taufiq Kiemas mengatakan bahwa silaturahmi antara pimpinan lembaga negara ini sebuah pertanda baik. "Dengan berkumpul kita dapat menyelesaikan segala masalah yang tidak bisa kita selesaikan di tempat lain, tapi di sini kita bisa bersilaturahmi dengan sebaik-baiknnya. Itulah yang kita harapkan pada ibadah kali ini," ujar Ketua MPR.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD bertindak sebagai pengisi ceramah. Mahfud menyampaikan tausiyah Ramadan dengan diselingi humor.

Hampir semua pimpinan lembaga negara hadir dalam acara yang diselenggarakan bergilir di antara pimpinan lembaga negara tersebut. Presiden SBY yang mengenakan batik oranye datang didampingi Wapres Boediono. Terlihat pula Ketua BPK Hadi Poernomo, Wakil Ketua DPR Pramono Anung, dan Priyo Budi Santoso.

Dari jajaran KIB II hadir, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalhi, Seskab Dipo Alam, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menhut Zulkifli Hasan, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. (dit)

Read more »

Presiden Menerima DPP PAPPRI PAPPRI Minta Pemerintah Lindungi Hak Cipta Lagu

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima pengurus Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI) periode 2012-2017 yang dipimpin Ketua Umum Tantowi Yahya di Istana Presiden, Rabu (1/8) pukul 16.30 WIB.

Menurut Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, dalam pertemuan tersebut PAPPRI menyampaikan usulan mengenai pentingnya pemberian jaminan atas hak bagi para pencipta lagu (Hak Cipta). "Selama ini, banyak pencipta lagu yang dirugikan karena ciptaannya dibajak dan tidak mendapatkan perlindungan atas hasil karyanya," kata Julian seusai mendampingi Presiden SBY dalam pertemuan tersebut.

Tantowi Yahya juga meminta kesediaan Presiden SBY menjadi Ketua Dewan Pembina PAPPRI. SBY selama ini juga dikenal sebagai pencipta lagu sehingga PAPPRI menganggap SBY juga bagian dari komunitas seniman.

"Permohonan tersebut direspon positif dengan kesediaan Presiden SBY menjadi Ketua Dewan Pembina PAPPRI 2012-2017," Julian menjelaskan.

Selain Tantowi Yahya, pengurus DPP PAPPRI yang hadir dalam ramah tamah ini, antara lain, Sekjen Johnny W Maukar, Bendahara Anna Bambang Sunindar, Rahayu Kertawiguna, Dwiki Dharmawan, Katon Bagaskara, Ermi Kulit, dan Iga Mawarni.

Turut mendampingi Presiden saat menerima DPP PAPPRI ini Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu serta Sekretaris Pribadi Presiden, Kustanto Widiatmoko. (har)

Read more »

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Letjen TNI Langgeng Sulistiyono, melantik Pejabat

. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Letjen TNI Langgeng Sulistiyono, melantik Pejabat Eselon II dan III di Kemenko Polhukam, Kamis, 26 Juli 2012, Pukul 09.00 WIB, Belum Lama ini  di Ruang Nakula Gedung A lantai VI, Kemenko Polhukam, Jakarta. Pejabat Eselon II yang dilantik yaitu Kombes Pol. Drs. Widiyanto Poesoko, S.H. sebagai Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil. Sedangkan untuk jabatan Eselon III ada 12 Personel yang baru saja dilantik, 7 diantaranya merupakan rotasi jabatan dan 5 lainnya merupakan promosi jabatan.

Pejabat yang dilantik, antara lain :
 

1. Kombes Pol. Drs. Widiyanto Poesoko, S.H., sebagai Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil;
2. Kol. Inf. Muhammad Nuryadi, sebagai Kepala Bidang Pemilu Kepala Daerah pada Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu;
3. Kol. Inf. Jusmarizal, sebagai Kepala Bidang Penanganan Daerah Rawan Konflik pada Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi; 
4. Drs. Zulner Taher, M.M., sebagai Kepala Bidang Budaya dan Kearifan Lokal pada Asisten Deputi Koordinasi Harmonisasi Sosial;
5. Drs. Sucipto, sebagai Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat pada Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Drs. Seger Rahadiyono, sebagai Kepala Bidang Kelembagaan, SDM Aparatur dan Ketatalaksanaan pada Asisten Deputi Koordinasi Koordinasi Pendayagunaan Aparatur;
7. Drs. Muztahidin, M.M., sebagai Kepala Bidang Pengawasan Akuntabilitas, Aparatur dan Pelayanan Publik pada Asisten Deputi Koordinasi Pendayagunaan Aparatur;
8. Katri Priyanto, S.Sos., sebagai Kepala Bidang Program Kementerian/ Lembaga pada Asisten Deputi Koordinasi Program dan Reformasi Birokrasi;
9. Kol. Arh. Yasid Sulistya, S.Sos., M.Si., sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga pada Asisten Deputi Koordinasi Program dan Reformasi Birokrasi;
10. Kusnadi, Bc.Hk., sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Perencanaan dan Organisasi;
11. Suheri, sebagai Kepala Bagian Data pada Biro Perencanaan dan Organisasi;
12. Siti Nurhayati, S.Sos., sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum pada Biro Umum;
13. Dra. Mariana Rohana, sebagai Kepala Bagian Materi Persidangan pada Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan.

Dalam sambutannya Sesmenko Polhukam menegaskan Kemenko Polhukam secara terencana melaksanakan pengisian dan pergantian jabatan bagi personelnya untuk kepentingan pembinaan.

Dalam konteks pembinaan, lanjut Sesmenko Polhukam, organisasi, pengisian dan pergantian jabatan diarahkan untuk meningkatkan kinerja organisasi, sehingga kualitas hasil karya organisasi atau unit kerja tersebut akan meningkat dari hari ke hari. Sedangkan dalam konteks pembinaan personel, diprioritaskan untuk lebih memantapkan kualitas manajerial dan kepemimpinan, memperluas wawasan dan memperkaya pengalaman terhadap pejabat yang menjalankannya.

Read more »

SBY Ajak Pers Wujudkan Pemilu 2014 yang Konstruktif

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak pers dan media massa berkontribusi agar pemilu 2014 nanti lebih mendidik dan konstruktif. Caranya dengan memberikan tempat yang sama terhadap para calon kandidat.

"Harapan saya, media massa dan pers memberikan ruang dan kesempatan kepada para kandidat, dari manapun, untuk memperkenalkan dirinya," kata Presiden SBY dalam acara buka puasa bersama organgisasi kewartawanan, pimpinan media massa, dan wartawan Istana Kepresidenan, di Istana Negara, Selasa (31/7) sore.

Yang dimaksud memperkenalkan diri adalah para kandidat mendapatkan ruang pemberitaan yang sama untuk menyampaikan pikiran-pikiran, visi, serta solusi-solusi yang mereka tawarkan. Tujuannya agar rakyat bisa mengetahui kapasitas dan kapabilitas para kandidat anggota parlemen atau presiden dan wakil presiden mendatang.

"Pastikan rakyat mengikuti dan sungguh mengerti tentang sosok itu dan apa yang menjadi pikiran dan langkah-langkah besarnya," Presiden SBY menambahkan.

Peran pers agar kampanye pemilu nanti lebih mendidik dan konstruktif amat penting. "Kita ingin meletakkan tradisi demokratis," ujar SBY.

Menurut Presiden, keberhasilan pemilu 2014 dapat dilihat dari bagaimana semua pihak menyelenggarakan, menggelar, dan membuat kampanye pemilu betul-betul baik dan berkualitas. "Pahalanya akan tinggi apabila insan pers dan media massa benar-benar membuka ruang yang adil, yang setara, dan yang konstruktif sehingga semuanya bisa berkomunikasi dengan baik dengan rakyatnya," Presiden SBY menegaskan.

Acara buka bersama organisasi kewartawanan, pimpinan media massa, dan wartawan Istana ini merupakan tradisi yang dilakukan Presiden SBY setiap Ramadan. Hadir juga dalam kesempatan ini, antara lain, Wapres Boediono dan Ibu Herawati, serta sejumlah menteri KIB II. (arc)

Read more »

Pengusaha Hartati Murdaya kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin. Ini

Pengusaha Hartati Murdaya kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin. Ini pemeriksaan Hartati yang kedua kalinya sebagai saksi untuk pegawainya di PT Hardaya Inti Plantations, Gondo Sudjono, tersangka pemberi suap kepada Bupati Buol Amran Batalipu.

Hingga pukul 11 malam, pemeriksaan terhadap Hartati dalam kasus suap Bupati Amran masih berlangsung. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan Hartati masih diperiksa karena keterangannya dibutuhkan oleh penyidik. Namun dia menyatakan tidak tahu materi pemeriksaan terhadap Hartati.

Sumber Tempo di KPK, pekan lalu, mengungkapkan bahwa penyidik KPK mengantongi bukti dugaan keterlibatan Hartati dalam kasus suap senilai Rp 3 miliar itu. Salah satunya, percakapan antara Hartati dan Bupati Amran. Isinya, permintaan untuk mengurus izin penerbitan hak guna usaha lahan sawitnya. "Ada kalimat yang berbunyi, 'tolong yang 70 (ribu hektare) diurus'," ujar sumber itu.

Hartati, saat dimintai konfirmasi ketika tiba di KPK, membenarkan adanya rekaman percakapan telepon antara dirinya dan Bupati Amran. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu pun sudah menjelaskan kepada penyidik KPK ihwal percakapan tersebut. Namun Hartati enggan membeberkan secara detail isi percakapan. "Nanti, ya, kalau sudah selesai. Harus minta izin dulu ke KPK," kata Hartati, yang bergegas masuk ke kantor KPK dengan setelan pakaian serba hitam.

Kasus suap kepada Bupati Amran terungkap saat KPK mencokok General Manajer PT Hardaya Inti Plantations Yard Anshori di kediaman Amran pada 26 Juni lalu. Sehari kemudian, Direktur Operasional PT Hardaya Gondo Sudjono diringkus di Bandara Soekarno-Hatta. Yard dan Gondo pun dijadikan tersangka, berperan memberi suap. KPK menduga suap itu terkait dengan pengurusan hak guna usaha perkebunan sawit milik PT Citra Cakra Murdaya dan PT Hardaya di Kecamatan Bukal, Buol. Hartati adalah pemilik kedua perusahaan tersebut.

Perihal dana Rp 3 miliar, Hartati berkukuh bukan suap, melainkan bantuan. Dalam pemeriksaan pada 27 Juli lalu, dia mengatakan bantuan itu karena perusahaannya di Buol mengalami ancaman keamanan. Namun dia tidak tahu-menahu bahwa duit itu untuk pelaksanaan pemilihan bupati. Amran sebagai bupati inkumben kembali berlaga untuk pemilihan tersebut.

Tumbur Simanjuntak, pengacara Hartati, mengatakan, karena mendapat ancaman soal keamanan, Bupati Amran lalu meminta uang Rp 3 miliar kepada perusahaan Hartati. Karena itu, Tumbur menegaskan, permintaan Bupati Amran kepada kliennya bukanlah kasus penyuapan, "Melainkan kasus pemerasan," katanya.

Bupati Amran mengakui, uang itu adalah bantuan Hartati untuk dana pilkada Amran. Setelah diterima, uang itu kemudian disalurkan untuk dana operasional saksi. Amat Y. Antedaim, pengacara Amran, mengatakan bahwa uang sebesar Rp 3 miliar dari Hartati terbagi dua. "Uang Rp 2 miliar untuk membantu biaya pilkada, dan Rp 1 miliar dipinjam Amran secara pribadi," ujarnya.

Read more »