Subsidi BBM Hanya Untuk Kelompok Tertentu

Jakarta: Pemerintah akan memantapkan pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran. Subsidi hanya untuk dua kelompok masyarakat. Pertama, subsidi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) akan diberikan kepada 30 persen dari kelompok rumah tangga yang mempunyai penghasilan terendah. Kedua, bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hanya untuk kelompok berpenghasilan rendah.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan hal ini dalam keterangan pers bersamanya Menko Perekonomian Hatta Radjasa, usai mengikuti rapat terbatas bidang perekonomian, di Kantor Presiden, Rabu (4/4) petang.

Penerima jenis subsidi pertama, yakni BLSM, jumlahnya sekitar 18,5 juta keluarga berpenghasilan terendah. Sementara kelompok kedua, yang bisa menikmati BBM bersubsidi, adalah masyarakat berpenghasilan lebih rendah atau dengan jenis kendaraan yang lebih tepat untuk menggunakan BBM bersubsidi.

"Adapun yang dimaksud dengan kelompok yang punya penghasilan lebih tinggi, itu sedang didefinisikan. Kalau seandainya masuk kategori lebih dari kategori biasa, tidak dibenarkan menggunakan BBM bersubsidi," kata Agus.

Rumusan mengenai siapa saja kelompok tertentu yang dimaksud akan dicantumkan secara rinci dalam one single document yang sedang disiapkan pemerintah dibawah koordinasi Menko Perekonomian Hatta Radjasa.

Ketika ditanyai apakah akan ada sanksi terhadap orang-orang yang melanggar ketentuan tersebut, Agus Marto menjawab hal itu harus dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah terlebih dahulu. Namun, Agus mengatakan semua akan mengarah ke sana (pemberian sanksi).

Langkah penghematan yang ditempuh pemerintah, lanjut Agus Marto, diantaranya berupa penghematan penggunaan energi, baik BBM, listrik, dan air. Ada pula penghematan penggunaan anggaran dan belanja pemerintah.

Sementara untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah akan menitikberatkan pada sektor penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak yang bisa dioptimalkan, jika dilihat dari APBN-P 2012, ada peningkatan kira-kira Rp 50 triliun, utamanya dari sektor minyak dan gas.

"Itu juga dalam banyak hal, karena ada kenaikan ICP (harga minyak mentah Indonesia; red) dari 90 dolar AS naik ke 105 dolar AS, dan dampaknya kepada penerimaan secara netto meningkat Rp 50 triliun. Jadi, itu adalah optimalisasi yang bisa kita dapat dari APBN-P 2012," Agus menambahkan. (yun)