Ditargetkan 250 Ribu Kendaraan Dipasangi Conventer Kit untuk BBG

Jakarta: Pemerintah akan mempercepat konversi bahan bakar minyak (BBM) menuju bahan bakar gas (BBG). Sampai 2014 nanti, ditargetkan 250 ribu kendaraan akan dipasangi converter kit. Semua ketentuan tersebut merupakan poin-poin yang termuat dalam dokumen tunggal penghematan nasional yang segera diterbitkan.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan hal ini pada bagian lain keterangan persnya, usai rapat kabinet di Kantor Presiden, Rabu (4/4) petang. Pemasangan conventer kit merupakan bagian dari gerakan penghematan BBM.

Pemerintah, ujar Hatta, akan mempercepat penyaluran gas, pembangunan infratsruktur, dan convertor kit yang akan dilakukan sampai 2014 ini. "Tidak kurang dari 250 ribu kendaraan akan dipasangi converter kit. Untuk kendaraan berplat kuning akan disediakan gratis, sedangkan plat hitam harus membayar," kata Hatta.

"Akan dilakukan juga pelatihan terhadap upaya untuk membatasi kendaraan yang tidak pantas menggunakan BBM bersubsidi. Subsidi hanya diberikan kepada kelompok tertentu," Hatta menandaskan.

Atas instruksi Presiden, Kementerian Koordinator Perekonomian akan menyusun dokumen tunggal upaya penghematan nasional. Hal ini dilakukan terkait dengan kebijakan tidak naiknya harga BBM.

Ada dua sisi penghematan yang bisa dilakukan. Pertama, penghematan energi. "Penghematan energi ini baik itu penggunaan BBM, listrik, air, maupun energi lain," ujar Menko Perekonomian.

Selain itu, penghematan juga dilakukan dalam penggunaaan anggaran. Misalnya, dengan menghemat hal yang bisa ditunda pelaksanaannya dan belanja yang tidak mengganggu sasarannya. "Dengan APBNP ini kita tetap akan mendorong pertumbuhan sebesar 6,5 persen, dengan menjalankan program stimulus yang sudah disetujui," Hatta menambahkan.

Adapun sisi penghematan kedua, yaitu mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor bukan pajak yang masih memiliki potensi untuk ditingkatkan. Juga akan dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya kebocoran dari potensi-potensi penerimaan negara bukan pajak tersebut. "Semuanya itu akan dibuat menjadi suatu kebijakan yang akan dibuat Inpres dalam one single document yang berisi program-program tersebut," ujar Hatta. (yun)