Senin, 16 Juli 2012, 22:24:05 WIB Presiden Dukung Penuh Program Keuangan Bagi Semua

Solo, Jawa Tengah: Presiden menyambut baik dan mendukung penuh diselenggarakannya The 1st International Islamic Financial Inclusion Summit (IFIS) atau pertemuan internasional tentang keuangan bagi semua. Pemerintah sendiri gencar mempromosikan keuangan inklusi ini di forum-forum internasional.

"Hal ini juga sesuai kebijakan dan program pemerintahan yang kita jalankan dan terus kita tingkatkan sejak tahun 2007 yang lalu," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain sambutannya pada puncak peringatan Hari Lahir ke-78 Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Senin (16/7) malam. Acara ini sekaligus jadi pembuka IFIS.

Sesuai semangat dunia saat ini, termasuk forum G20, Presiden SBY selalu mengingatkan agar isu keuangan untuk semua, termasuk rakyat berpenghasilan rendah, diabaikan. Di sela-sela KTT G20 Los Cabos, Meksiko, bulan lalu, Presiden SBY bersama beberapa pemimpin dunia melancarkan sebuah kebijakan bersama tentang kemitraan global bagi keuangan untuk semua atau financial inclusion.

Menurut Presiden, sejak akhir 2007 hingga Juni 2012, telah dialirkan kredit modal usaha untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak Rp 77, 43 triliun dengan jumlah nasabah 6 juta 956 ribu. "Ini jumlah yang besar dari segi ukuran manapun untuk kredit mikro yang dijalankan negara kita," SBY menjelaskan.

Selain itu diluncurkan pula kebijakan tabungan bagi rakyat kecil. Program KUR bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dan menciptakan rasa keadilan. "Kita bertekad hingga tahun 2014 mendatang untuk dapat meningkatkan lagi program dan kebijakan keuangan untuk semua agar lebih banyak usaha mikro, kecil, dan menengah yang mendapatkan aliran permodalan," Kepala Negara menambahkan.

"Agar saudara kita yang berpenghasilan rendah juga mendapatkan kemudahan dalam kegiatan simpan pinjam dalam sistem perbankan," ujar Presiden SBY.

Presiden SBY bersyukur lembaga Baitul Mal Wa Tamil (koperasi simpan pinjam) berkembang dengan baik dengan sponsor dan dukungan dari GP Ansor. Presiden juga mengajak semua elemen masyarakat turut menyukseskan kebijakan dan program keuangan bagi semua.

"Saya salut dan berterima kasih kepada GP Ansor yang memiliki kepedulian yang tinggi menyangkut keuangan bagi semua ini," Presiden menandaskan.

Read more »

RPJMD Kabupaten Tasikmalaya di Bahas

Bupati Tasikmalaya Pagi tadi langsung memimpin rapat didampingi Wakil Bupati H.Ade Sugianto dan Ketua Bapeda Tasikmalaya H.DR Iwan Saputra,yang dihadiri oleh seluruh SKPD sekabupaten Tasikmalaya. Dalam acara rapat itu Bupatai UU,ingin mendengar langsung Usulan diberbagai dinas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Acara tersebut diselengarkan diruangan Pertemuan Gedung Bapeda dan acara itu sifatnya tertutup untuk umum dan wartawan National dan lokal tidak dapat meliput langsung didalam ruangan itu,Namun demikian Dalam rapat tersebut dengan jelas Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kebijakan Perencanaan Belamja Langsung Belanja Modal- Proposi Belanja akan diarahkan untuk Prioritas.Penangulangan Kemiskinan antaralain melalui,Penangulangan Gizi Buruk Masyarakat ,Pelayanan Jamkesda; Reabilitasi Rumah tidak layak huni(RTLH); Tambahan Subsudi Gizi bagi Anak Yatim dan Anak terlantar serta pelayananan KB dan alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin dan bantuan Beasiswa untuk siswa/santri miskin,demikian ungkap salah seorang stap bapeda yang engan disebut namanya.selesai acara rapat kepala Bapeda H.DR Iwan Saputra ketika dimintai tanggapannya mengenai program (RPJMD) dan mengenai keterangan setpanya itu Belio membenarkan bahkan Iwan menambahkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya sesuai

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tidak hanya yang disebutkan tadi melainkan masih banyak bahkan program pemberdayaan masyarakt miskin melalui aneka usaha Kehutanan /perkebunan, Hotikultura ,budidaya ikan/lel,pengembangan sapi potong, juga ternak domba-ungas,pembangunan jamban keluarga rumah tangga miskin,Oprasi Bibir sumbing dan Katarak bagi masyarakat Miskin,ditambah juga peningkatan mutu dan Aksesibilitas pendidikan melalui kegiatan sarana dan prasarana pendidikan SD dan SMP juga penembangan pendidkan Kesehatan Paket B dan C serta penembangan pusat kegiatan belajar masyarakat sekaligus peningkatan kapasitas dan kesjahtraan guru Mdrasah Diniayah demikian dalam $RPJMD tersebut cetus Iwan Saputra. Apa yang dikatakan H.DR Iwan saputra ternyata dalam RPJMD semua tertera dan tidak hanya itu Kebijakan Perencanaan belanja langsung disana tertuang pula peningkatan mutu dan Aksesibilitas pelayanan Kesehatan memalaui kegiatan pencegahan dan penangulanagn penyakit menular, dsana pun tertera reabilitasi Pustu dan Polindes, juga pengadaan obat-obatan juga perbekalan keshatan,pengadaan alat keshatan,peningkatan KompetensiTenaga keshatan dan penguatan kelembagaan Posyandu,ditamabha pula peningkatan kesehatan kesejahtraan petani,buruh tani/nelayan didalam RPJMD pun ada pula buat Aparatur Desa memalau kegiatan -Peningkatan Kewirausahaan masyarakat miskin.pemuda perdesaan,agar optimalisasi pengelolaan tanah kas Desa dalam bentuk bantuan bibit dan sarana produksi,ditamabalagi pembinaan kelompok nelayan, dan peningkatan bantuan penyelengaraan Pemerintah Desa dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat perdesaan (GAPOTAN) melalu pendanaan kompetitif.Didalam RPJMD disana pun ada peningkatan jalan Desa melalui bantuan Aspal Desa serta pembangunan jalan Lingkungan dan jalan setapak,serta Listrik Masuk Desa dengan membuka jaringan Listrik perdesaan sekaligus bantuan Listrik bagi Rumah tangga miskin inilaha sebagain RPJMD Kabupaten Taikmalaya Cetusnya.

Read more »

Kronis Pengangaran di Kab Tasikmalaya

(1). Minimnya pengendalian internal sehingga penganggaran tidak prosedural dan berpotensi terjadi kebocoran anggaran (2). Tidak ada political will dari Pemerintah daerah sehingga aspek ketaatan asas hukum keuangan menjadi terkesampingkan. (3) lemahnya kotrol DPRD sebagai lembaga yang memiliki hak budgeting, DPRD sering sebagai tukang stempel legalisasi suatu produk yang dikeluarkan oleh ekskutif (4). Rusaknya aspek perencanaan anggaran karena tidak ada sinkronisasi antara sektor kegiatan dan BAPPEDA yang berfungsi sebagai pengendali perencanaan. (5) Minimnya SDM yang dimiliki oleh aparatur pengelola keuangan baik dari sisi akuntansi maupun management (6) Masih terpraktek budaya korup dengan slogan pakai habis angaran tanpa mengkedepankan kinerja anggaran. (7) Minimnya partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah dan hampir tidak ada ruang publik yang disediakan.Demikian Cetus Agoeng Novansyah Soemardi Ketua FPG Kab Tasikmalaya

Read more »